Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara Masa Kini

Temuan itu konsisten dengan apa yang pernah diungkapkan oleh budayawan Prof Dr RM Ngabehi Poerbatjaraka beberapa dekade sebelumnya. Bahkan, Abdullah Ciptoprawiro, ahli filsafat Nusantara, menelaahnya lebih dalam lagi yaitu, bukan hanya struktur bahasa yang bertahan tetapi pola atau wadah dalam filosofi budaya masyarakatnya yang tetap meskipun unsur-unsur asing datang dan pergi mengisinya.

Pancasila sebagai kristalisasi peradaban Nusantara

Atas dasar ini, maka tidak mengherankan Bung Karno selalu mengatakan bukan beliau pencipta Pancasila. Dia hanya penggali Pancasila. Di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1960, Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari esensi peradaban bangsa kepulauan Nusantara yang sudah ada ribuan tahun.

Masih menurut Bung Karno, nilai yang melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah semangat gotong royong.

Terkait hal ini, Soediman Kartohadiprodjo menyampaikan bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai hukum adat. Dengan demikian, nilai-nilai yang tersimpan dalam Pancasila merupakan manifestasi nilai-nilai hukum adat yang menjadi pegangan kehidupan bangsa di Nusantara selama ribuan tahun.

Nilai-nilai tersebut apabila dijabarkan menjadi pasangan nilai-nilai antinomies berupa dominasi nilai-nilai komunalisme terhadap individualisme, dominasi nilai-nilai spiritualisme terhadap nilai-nilai materialisme dan dominasi nilai-nilai romantisisme terhadap rasionalisme (Agus Brotosusilo, 2021).

Hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis memiliki jumlah yang begitu banyak di Nusantara, tergantung dari situasi geografis dan sejarah pembentukan masyarakat, sehingga hukum tersebut dipatuhi dalam sikap tindak masing-masing masyarakat hukum adat. Namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki konsistensi, termasuk makna yang berhasil digali oleh Bung Karno dan didukung oleh para pendiri bangsa pada proses pembentukan negara Republik Indonesia.

Dengan memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pola yang tetap atau wadah dari segenap unsur-unsur yang masuk maupun berkembang dari dalam masyarakat Indonesia, maka apabila dilihat lebih seksama sila ke-empat Pancasila, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan...," merupakan suatu bukti bahwa dominasi nilai-nilai spiritualisme dalam kehidupan bangsa Indonesia begitu kuat.

Konsep hikmat kebijaksanaan mustahil dipisahkan dari keyakinan spiritual terhadap pentingnya bimbingan dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oleh sebab itu konsep kerakyatan maupun supremasi hukum dalam konteks negara Republik Indonesia tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan konsep-konsep sekuler yang berasal dari masyarakat asing.

Keselarasan antara tata peraturan perundang-undangan nasional dengan nilai-nilai Pancasila akan melahirkan kebijakan negara yang pastinya mengutamakan kepentingan nasional.

Melindungi kepentingan nasional

Kepentingan nasional yang vital dari suatu bangsa akan terlihat dari kebijakan negara terkait aktivitas ekonomi strategisnya yang merupakan jantung dan urat nadi kehidupannya. Dalam hal Indonesia, industri nasional terkait manufaktur, pariwisata, makanan dan minuman, tekstil, alat pertahanan, pertanian dan perkebunan seperti padi, cokelat, rempah-rempah, kopra, kelapa sawit, tembakau dan cengkeh, perikanan air tawar dan laut, bahkan pertambangan, minyak-gas (energi), ekonomi digital dan sebagainya merupakan kepentingan nasional yang vital.

Melindungi kepentingan nasional yang vital haruslah tetap memperhatikan kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia seperti kelestarian keanekaragaman hayati (biodiversitas flora dan fauna) dan keanekaragaman budaya. Apalagi nilai-nilai Pancasila menghendaki hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam.

Salah satu contoh terbaru adalah kelangkaan minyak goreng sebagai produk turunan dari kelapa sawit. Ironisnya, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dunia.

Sebagai bagian penting dari ketahanan pangan ketersediaan minyak goreng sangat penting. Oleh sebab itu pemerintah merasa perlu melakukan intervensi terhadap pasar dengan cara membatasi ekspor produk CPO, meskipun permintaan global CPO naik akibat konflik di Ukraina.

Langkah yang diambil pemerintah merupakan bukti bahwa negara hadir untuk menjamin dominasi nilai-nilai komunalisme terhadap nilai-nilai individualisme, sehingga stabilitas dalam negeri terjaga. Pembatasan ekspor produk CPO ini harus dilaksanakan secara hati-hati. Artinya apabila kestabilan harga pangan sudah tercapai, maka intervensi ini perlu dipertimbangkan kembali. Indonesia sebagai produsen CPO perlu menjadi bagian dari sistem ekonomi global yang terpercaya dan bertanggung jawab, apalagi tidak sedikit dari rakyat Indonesia yang telah menggantungkan hidupnya pada produksi dan perdagangan CPO.

Dengan demikian, langkah pemerintah Indonesia mencabut larangan ekspor CPO dan turunannya mulai 23 Mei 2022 juga patut mendapatkan apresiasi publik.

Peringatan lahirnya Pancasila pada bulan ini merupakan momentum bagi kita untuk memahami bagaimana Bung Karno pada 1 Juni 1945 melalui penggalian yang panjang telah memberikan bangsa kita suatu dasar yang kokoh untuk keselamatan kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara hukum perlu selalu memastikan bahwa sistem hukumnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu adanya dominasi nilai-nilai komunalisme terhadap nilai-nilai individualisme, dominasi nilai-nilai spiritualisme terhadap nilai-nilai materialisme dan dominasi nilai-nilai romantisisme terhadap nilai-nilai rasionalisme.

Tata peraturan perundang-undangan terkait hajat hidup orang banyak seperti pengelolaan dan pemanfaatan sumber kekayaan alam, letak geografis dan sumber daya manusia, yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila merupakan jaminan bagi keberlangsungan eksistensi dan kemajuan bangsa Indonesia.