Salin Artikel

Diangkat Jadi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan Punya Harta Rp 32 M

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menjadi Menteri menggantikan .....

Zulkifli juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan keputusan Jokowi itu, keinginan PAN untuk mendapatkan kursi di dalam Kabinet Indonesia Maju akhirnya terkabul.

PAN menyatakan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sejak akhir 2021.

Sebagai pejabat negara, Zulhas, sapaan Zulkifli wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs KPK, Zulkifli tercatat mempunyai harta sebesar Rp 32.810.882.791.

Harta terbesar Zulkifli adalah aset berupa tanah dan bangunan yang bernilai Rp 12.985.500.000, yang terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan seluas 57 meter persegi/171 meter persegi di Jakarta Timur dari hasil sendiri senilai Rp 558.315.000

2. Tanah dan bangunan seluas 114 meter persegi/342 meter persegi di Jakarta Timur (hasil sendiri) senilai Rp 1.224.712.000.

3. Tanah dan bangunan seluas 87 meter persegi/168 meter persegi di Jakarta Timur (hasil sendiri) senilai Rp 740.565.000.

4. Tanah dan bangunan seluas 1427 meter persegi/958 meter persegi Jakarta Timur (hasil sendiri) senilai Rp 3.472.960.000.

5. Tanah dan bangunan seluas 918 meter persegi/450 meter persegi di Jakarta Timur (hasil sendiri) senilai Rp 2.552.400.000.

6. Tanah seluas 1047 meter persegi di Jakarta Timur (hasil sendiri) senilai Rp 2.625.876.000.

7. Tanah dan bangunan seluas 191 meter persegi/115 meter persegi di Jakarta Timur (hasil sendiri) senilai Rp 496.116.000.

8. Tanah dan bangunan seluas 150 meter persegi/92 meter persegi di Jakarta Timur (hasil sendiri) senilai Rp 415.456.000.

9. Tanah seluas 3700 meter persegi di Kabupaten/Kota Bogor dari hasil sendiri senilai Rp 899.100.000.

Zulkifli tercatat mempunyai dua mobil pribadi yakni Toyota Alphard tahun 2009 dan 2019. Nilai masing-masing yakni Rp 200.000.000 dan Rp 900.000.000.

Nilai harta bergerak lain milik Zulkifli tercatat sebesar Rp 1.500.000.000. Sedangkan surat berharga miliknya bernilai Rp 4.990.000.000.

Kemudian nilai kas dan setara kas milik Zulkifli mencapai Rp 12.235.382.791.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/13453811/diangkat-jadi-menteri-perdagangan-zulkifli-hasan-punya-harta-rp-32-m

Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke