Gonjang-ganjing "Reshuffle", Siapa Nama Besar yang Disebut PAN Bakal Tergusur?

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat melakukan reshuffle kabinet terlihat semakin mendekati kenyataan.

Sejumlah menteri dipanggil ke Istana Negara pada Selasa (14/6/2022) sore. Mereka yang dipanggil adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Selain para menteri, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, serta Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra juga hadir di Istana.

Selain nama-nama tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga turut dipanggil menghadap presiden.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak memberikan jawaban pasti. Dia hanya mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja ya terserah presiden," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan.

Di sisi lain, ada informasi yang menyebut bakal ada nama besar yang terdepak dari Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo, jika sosok itu dicopot dari pemerintahan, diprediksi berimbas pada perpolitikan nasional.

"Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional," kata Drajad kepada Kompas.com, Senin (13/6/2022).

Sosok yang dimaksud Drajad pun masih menjadi misteri. Jika hal yang dia sampaikan benar-benar terjadi, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar dampaknya terhadap peta politik Indonesia saat ini.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, jika Presiden Jokowi memutuskan akan merombak kabinet maka itu adalah keputusan tepat. Sebab, kata Ray, ada sejumlah menteri yang kurang mampu bersinergi dengan visi presiden khususnya di bidang ekonomi.

Persoalan perekonomian, terutama terkait dengan problem minyak goreng, sangat mempengaruhi anggapan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, salah satu menteri yang dinilai seharusnya turut bertanggung jawab terhadap persoalan perekonomian saat ini adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain menjadi menteri, Airlangga merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga bersama dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mendirikan poros Koalisi Indonesia Bersatu.

Airlangga disorot karena dia diduga menggunakan posisinya sebagai menteri buat berkampanye guna menaikkan elektabilitas. Apalagi Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang digelar Desember 2019 lalu memutuskan mendukung Airlangga menjadi calon presiden 2024.

Di sisi lain, elektabilitas Airlangga pun masih terseok-seok jika dilihat dari hasil riset sejumlah lembaga survei. Dia juga gencar memasang spanduk hingga baliho di ruang-ruang publik dengan memperlihatkan fotonya.

Menurut Ray, jika Presiden Jokowi bakal mendepak Airlangga dari kabinet maka hal itu merupakan keputusan yang bisa diterima melihat dari kinerja sang menteri selama ini.

"Tentu saja, nama Airlangga Hartarto sebagai menko perekonomian juga masuk di barisan ini," kata Ray saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

"Dengan begitu, pak Jokowi sekaligus membebaskan Airlangga dari dua kewajiban yang sama beratnya: mengurus partai dan menjalankan tugas menteri. Situasi sekarang membutuhkan fokus dan professional dalam tugas. Tidak bisa lagi setengah-setengah," ucap Ray.

Pada 9 Mei 2022 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya tetap fokus bekerja meski tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pertengahan tahun ini.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas bersama para menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Jokowi mewanti-wanti jajarannya agar memastikan bahwa agenda-agenda strategis nasional terselenggara dengan baik. Ini supaya Pemilu 2024 dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada gangguan yang berarti.

"Agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," kata presiden.

Bagaimanapun juga, keputusan akhir terkait rencana reshuffle sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Dia yang menentukan apakah akan memaksimalkan seluruh kemampuan para menterinya buat mengejar program kerja dan janji kampanye di sisa masa jabatannya, atau berusaha menyenangkan partai-partai politik yang mendukung pemerintahannya.