Menteri PUPR: Tarif Candi Borobudur Batal Naik, tapi Kuotanya Dibatasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah batal menaikkan tarif naik ke stupa Candi Borobudur.

Tarif untuk wisatawan dalam negeri maupun mancanegara tetap, namun, rencananya, jumlah pengunjung akan dibatasi.

Ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat rapat terbatas terkait pariwisata yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

"Jadi intinya tidak ada kenaikan tarif tetap 50.000, pelajar SMA ke bawah itu 5.000," kata Basuki usai rapat.

"Tapi kuota untuk naik ke candi itu dibatasi, mungkin 1.200," tuturnya.

Basuki menjelaskan, batas maksimal jumlah pengunjung 1.200 per hari mencakup wisatawan dalam negeri dan mancanegara.

Nantinya, calon pengunjung harus memesan tiket secara daring untuk dapat naik ke candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah itu.

Selain pembatasan jumlah, pengunjung juga diwajibkan memakai jasa pemandu wisata. Kemudian, pengunjung yang naik ke stupa Candi Borobudur diharuskan mengenakan alas kaki khusus.

"Ada alas kaki yang disediakan, tidak boleh pakai sepatu biasa karena itu mengikis batuan. Jadi memang disediakan alas kaki untuk naik ke atas," terang Basuki.

Menurut Basuki, upaya-upaya ini ditempuh demi kelestarian candi bersejarah tersebut.

Namun demikian, rencana ini baru menjadi pembahasan dalam rapat. Dia belum bisa memastikan kapan pemerintah secara resmi mengumumkan perihal ini.

"Mungkin nanti Pak Luhut (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) yang umumin. Ini bocoran saja," kata Basuki.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan harga tiket naik ke atas stupa Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang bagi wisatawan lokal.

Kemudian, tiket untuk turis asing dibanderol 100 dollar AS atau sekitar Rp 1,45 juta jika merujuk pada kurs dolar sekarang. Sementara, tarif tiket untuk pelajar jauh lebih murah, yakni Rp 5.000.

Adapun tiket masuk Candi Borobudur tidak mengalami kenaikan, yaitu Rp 50.000 untuk dewasa dan Rp 25.000 untuk anak-anak.

Namun, rencana tersebut menuai penolakan. Pemerintah pun akhirnya memutuskan menunda wacana itu.