Salin Artikel

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Harun Masiku, tersangka kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 hingga kini masih menjadi misteri.

Belum satupun pihak yang dapat memastikan di mana keberadaan politisi PDI Perjuangan yang telah buron selama dua tahun, terhitung sejak Januari 2020 itu.

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto mengakui lembaganya hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan Harun.

Menurut dia, KPK bakal langsung menangkap Harun jika keberadaannya telah diketahui.

"Kalau keberadaannya di mana, belum tahu. Kalau tahu sudah ditangkap," ujar Karyoto dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/5/2022).

Hal senada disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya. Menurut dia, hingga kini KPK masih memburu keberadaan Harun yang saat ini telah masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Dan saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa tidur nyenyak. Karena sampai kapan pun akan dicari oleh KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap," tutur Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Eks penyidik tawarkan bantuan

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan pun menawarkan bantuan kepada KPK untuk mencari Harun Masiku jika komisi antirasuah itu tidak mampu menangkap buron tersebut.

Menurut dia, tidak sulit baginya dan rekan-rekan mantan pegawai KPK untuk menangkap buron tersebut.

"Bila tidak mampu, bisa minta bantu kami untuk tangkap HM (Harun Masiku). Saya yakin tidak perlu waktu yang terlalu lama (untuk menangkap HM)," ujar Novel melalui keterangan tertulis, Senin, (23/5/2022).

Novel pun mengkritik pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal Harun tidak akan bisa tidur nyenyak dalam pelariannya.

Sebab, menurut dia, yang seharusnya tidak bisa tidur nyenyak adalah Firli karena status Harun yang telah buron lebih dari dua tahun.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, Firli dkk tidak serius dalam mencari Harun Masiku. 

Ia menduga, sumber persoalan pencarian Harun justru berada di KPK. Kurnia mensinyalir, Firli takut berhadapan dengan aktor politik besar yang selama ini berada di balik buronan tersebut.

"Sebab, jika Harun Masiku ditangkap, maka aktor politik besar itu sudah barang tentu akan turut diproses hukum," kata Kurnia, Kamis (19/5/2022).

Oleh karena itu, ia menduga, KPK akan terus berkilah dengan berbagai argumentasi untuk menunda pencarian Harun Masiku.

Diminta lapor

Sementara itu, KPK meminta siapapun pihak yang mengetahui keberadaan Harun Masiku untuk lapor ke aparat penegak hukum.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri meminta pihak-pihak yang merasa dirinya mengetahui keberadaan harun tidak menyampaikannya di ruang publik.

"Tak hentinya kami terus mengajak masyarakat, siapapun, yang betul-betul mengetahui keberadaan HM (Harun Masiku) untuk bisa menyampaikan kepada KPK atau aparat penegak hukum lainnya," ujar Ali, kepada Kompas.com, Senin (23/5/2022).

"Agar Informasi tersebut bisa segera ditindaklanjuti secara konkret. Bukan justru menyampaikan di ruang publik yang dikhawatirkan malah akan menghambat proses pelacakannya," ucapnya.

Ali memastikan, lembaganya terus mencari Harun hingga tertangkap. KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memantau pergerakan buron itu di lintas batas negara melalui jalur keimigrasian.

"Tak hanya itu, KPK juga telah berkoordinasi dengan banyak lembaga internasional. Untuk bisa membantu melakukan perburuan DPO HM ini," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/07555361/ketika-eks-pegawai-tawarkan-bantuan-ke-kpk-untuk-cari-harun-masiku

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke