Salin Artikel

KPK Tangkap Bupati Bogor, Ironi Korupsi Kakak-Adik Keluarga Yasin

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) dan menangkap Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin atau Ade Yasin.

OTT KPK itu digelar sejak Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022) pagi. Dalam operasi itu, para penyidik KPK juga menangkap beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, kepada Kompas.com, Rabu (27/4/2022), mengatakan, penangkapan terhadap Ade Yasin dilakukan terkait dugaan tindak pidana suap.

“Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap,” ucap Ali.

Menurut Ali, dalam operasi itu penyidik KPK juga menyita sejumlah uang serta barang bukti lain.

Ali mengatakan KPK saat ini masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan akan menetapkan status mereka dalam waktu 1×24 jam.

Menurut data yang dihimpun Kompas.com, Ade lahir pada 29 Mei 1968. Dia menjabat sebagai Bupati Bogor sejak 30 Desember 2018.

Ade merupakan adik kandung dari mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Sang kakak juga ditangkap dalam OTT KPK pada 2014 akibat kasus suap tukar menukar lahan dengan PT Bukit Jonggol Asri (BJA).

Selain itu, Rachmat juga terbukti bersalah dalam perkara gratifikasi untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada 2013 dan Pemilu 2014.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ade Yasin merupakan seorang advokat.

Dia mengawali karir politiknya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengikuti jejak sang kakak. Dia pernah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Fraksi PPP periode 2014 sampai 2018.

Ade kemudian menggandeng Iwan Setiawan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor pada 2018. Pasangan bernomor urut 2 yang diusung oleh PPP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra itu kemudian menang dalam Pilkada menggantikan bupati sebelumnya, Nurhayanti.

Pasangan itu meraih suara 912.221 atau 41,12 persen mengalahkan empat pasangan calon lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul: Ditangkap KPK, Profil atau Biodata Bupati Bogor Ade Yasin dari Partai PPP, Kekayaan Hanya Rp4 Miliar.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/11170321/kpk-tangkap-bupati-bogor-ironi-korupsi-kakak-adik-keluarga-yasin

Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke