Megawati: No! Tak Ada Penundaan Pemilu Sama Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa tidak ada penundaan Pemilu 2024.

Pemilu, kata dia, harus berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Saya tegas mengatakan sebagai ketua partai, no! Tak ada penundaan (pemilu) sama sekali. Tetap berjalan dengan apa adanya," kata Megawati dalam acara Kick Off Pembentukan BRIDA yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022).

Megawati mengatakan, Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan bahwa pemilu tidak akan ditunda.

Wacana penundaan pemilu, menurut dia, tak ubahnya sebagai permainan politik.

"Udah tegas-tegas dikatakan oleh presiden tidak ada penundaan. Kurang apalagi? Tapi itu kan permainan politik," ujar dia.

Megawati menyampaikan, pemerintah saat ini harus fokus untuk menangani pemulihan situasi negara yang terdampak pandemi Covid-19.

Dia khawatir penundaan pemilu bakal mengganggu agenda pemerintah yang lebih besar, yakni menyejahterakan rakyat.

Oleh karenanya, Megawati menekankan, wacana penundaan Pemilu 2024 tak akan terealisasi.

"Kurang apalagi? Maaf kalau saya berbicara seperti ini. Maaf beribu maaf, apalagi bulan puasa. Tapi karena ini hal yang penting bagi siapa? Kita semua," kata presiden kelima RI itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah angkat bicara menanggapi isu penundaan Pemilu 2024 yang ramai bergulir. Jokowi menegaskan bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati, 14 Februari 2024.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tuturnya.

Jokowi berharap, dengan ditegaskannya tanggal tersebut, tidak ada lagi yang beranggapan bahwa pemerintah berupaya melakukan penundaan pemilu.

Ini juga diharapkan dapat mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Adapun wacana pemilu ditunda sebelumnya digulirkan oleh sejumlah elite politik yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, lalu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Kemudian, dari kalangan partai yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.