Anggota DPR Singgung Tenaga Ahli KSP Bicara Kontraproduktif soal Isu 3 Periode, Moeldoko: Itu Perintah Saya

Khususnya, kata dia, tenaga ahli tersebut kerap menanggapi mengenai isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Ada beberapa pengamatan dari kami yang kita lihat di media. Contoh misalnya, tenaga ahli Bapak yang sering bicara di media, saya tidak perlu sebut nama namun ada hal-hal yang sering menjadi kontraproduktif. Misalnya mengenai deklarasi kepala desa untuk jabatan 3 periode," kata Ihsan dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan KSP, Mensesneg dan Seskab, Senin (4/4/2022).

Ihsan kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada Moeldoko.

Dia bertanya, apakah memang para tenaga ahli KSP mendapatkan izin untuk berbicara kepada media mengenai wacana tersebut.

"Pertanyaan kami, apakah memang tenaga ahli itu diperbolehkan untuk menjadi corongnya KSP?," tanya Ihsan.

Politisi PDI-P itu lantas menilai, seharusnya secara struktural tenaga ahli hanya melakukan pengumpulan informasi, lalu disampaikan kepada Kepala KSP.

"Bukankah secara struktural memberikan masukan terlebih dahulu kepada KSP, kemudian nanti kepala KSP yang akan menjadi pusat informasi, atau menunjuk juru bicara dalam fungsi desiminasi kehumasan. Ini mungkin pertanyaan kami," jelasnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala KSP Moeldoko mengakui bahwa tenaga ahli memang diperintah langsung olehnya untuk berbicara.

"Itu perintah saya Pak, kalau ada sesuatu saya bertanggung jawab," jawab Moeldoko.

Moeldoko mengaku tidak bisa sendirian dalam merespons berbagai isu nasional, khususnya perpanjangan masa jabatan presiden.

"Karena isu-isu yang berkembang begitu cepat dan begitu apa itu cepat dan banyaknya isu, kalau saya sendiri yang mengatasi tidak bisa," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com, Tenaga Ahli KSP yang berbicara soal wacana perpanjangan masa jabatan presiden yaitu Ali Mochtar Ngabalin.

Ngabalin tak mempersoalkan para kepala desa yang menyerukan agar masa jabatan Presiden Joko Widodo diperpanjang menjadi 3 periode.

Menurut dia, menjadi hak setiap warga untuk mengusulkan wacana tersebut.

"Ya biar saja itu, mereka punya hak untuk berteriak. Enggak apa-apa, biar saja mereka berteriak, biasa saja," kata Ngabalin saat dihubungi, Rabu (30/3/2021).