Klaim Luhut soal Big Data Tunda Pemilu 2024 Dinilai Manipulasi Informasi

Umam pun mengatakan, jika memang data itu benar adanya, lebih baik dibuka kepada publik.

"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya," kata Umam dalam diskusi Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024 yang diselenggarakan Total Politik di Jakarta, Minggu (13/3/2022).

Menurut Umam, hampir semua lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu. Tidak ada survei yang mengonfirmasi big data yang disebut Luhut itu.

"Semua polster tidak mengonfirmasi itu. Setahun lalu, saya melakukan survei dan 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data," ucapnya.

Umam mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu memang dilakukan secara sistematis.

Dia menduga usulan ini terus digulirkan oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan.

Umam pun berpendapat usulan penundaan pemilu ini berkaitan dengan proyek pembangunan ibu kota negata (IKN) Nusantara dan sengaja dilakukan demi kepentingan bisnis politik dan kekuasaan.

"Kemarin dari Softbank yang diklaim akan investasi di IKN sekitar 100 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 1.400 triliun, malah kemudian dicabut. Maka, sebenarnya yang diperjualbelikan untuk operasi politik ini adalah kepentingan korporasi, bisnis politik, dan kekuasaan yang sengaja memang dilakukan," ujar Umam.

"Bisnis ini butuh kepastian. Nah, kepastian ini diterjemahkan sebagai sebuah penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan," tuturnya.

Dalam wawancara yang diunggah di sebuah akun Youtube, Luhut menyatakan memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Menurut Luhut, masyarakat ingin kondisi sosial politik yang tenang serta perbaikan kondisi perekonomian nasional.