Norma dan Pilar Demokrasi

Secara umum, demokrasi diartikan sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat atau government of the people. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat, dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Perwujudan demokrasi membutuhkan proses yang panjang melalui pembiasaan, pembelajaran, dan pengamalan. Oleh karena itu, kebutuhan akan dukungan sosial dan lingkungan demokratis sifatnya mutlak.

Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antarwarga negara dan antara warga negara dengan negaranya dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Norma Masyarakat Demokratis

Masyarakat demokratis bersandar pada hal-hal yang telah berkembang, baik secara teoretis maupun pengalaman praktis. Terdapat enam norma atau unsur pokok untuk menciptakan masyarakat yang demokratis.

Berikut enam norma masyarakat demokratis:

Kesadaran akan Pluralisme

Kesadaran akan keberagaman yang dimiliki Indonesia harus diakui secara aktif melalui sikap positif terhadap kemajemukan itu sendiri. Pengakuan akan perbedaan menjadi kewajiban warga negara dan negara yang harus diwujudkan dengan sikap saling menghargai pandangan dan hak asasi orang lain.

Jika norma ini dijalankan secara sadar dan konsisten, maka munculnya kekuasaan mayoritas dan tirani minoritas dapat dicegah.

Kesadaran untuk Bermusyawarah

Makna musyawarah diwujudkan dengan adanya kedewasaan warga negara untuk secara tulus melakukan negosiasi atau kompromi sosial dan politik secara damai dalam pengambilan keputusan.

Semangat musyawarah menuntut warga negara menerima kemungkinan bahwa belum tentu dan tidak harus semua keinginan seseorang atau kelompok diterima sepenuhnya.

Konsekuensi dari prinsip ini adalah kesediaan setiap orang menerima pandangan berbeda dari orang lain dengan jalan musyawarah yang seimbang dan aman.

Cara Harus Sejalan dengan Tujuan

Demokrasi pada hakikatnya tidak hanya terbatas pada pelaksanaan prosedural saja seperti pemilu dan suksesi kepemimpinan, tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab.

Demokrasi haruslah melalui proses yang dilakukan secara sukarela, dialogis, dan saling menguntungkan. Dalam prosesnya tidak boleh ada paksaan, tekanan, dan ancaman dari pihak manapun.

Ketulusan dalam Pemufakatan

Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjlankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Musyawarah dalam mencapai mufakat hanya akan berlangsung jika individu atau kelompok memiliki ketulusan dan pandangan positif terhadap pendapat orang lain yang berbeda.

Kebebasan Nurani, Persamaan Hak, dan Kewajiban

Pengakuan akan kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban bagi semua orang merupakan norma demokrasi yang harus diintegrasikan dengan sikap percaya pada iktikad baik orang lain atau trust attitude.

Sebaliknya, pandangan negatif dan curiga terhadap orang lain akan menimbulkan sikap enggan untuk terbuka dan saling berbagi untuk berkompromi dengan pihak yang berbeda.

Percobaan dan Salah dalam Demokrasi (Trial and Error)

Demokrasi bukanlah konsep sempurna yang telah selesai dan siap saji, melainkan sebuah proses yang terus berjalan. Demokrasi membutuhkan percobaan-percobaan dan kesediaan semua pihak untuk menerima kemungkinan kesalahan dalam praktik demokrasi.

Pilar Demokrasi

Mewujudkan praktik pemerintahan yang dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, terdapat beberapa pilar demokrasi sebagai indikator sebuah pemerintahan yang demokratis.

Berikur pilar-pilar demokrasi:

• Kedaulatan rakyat.
• Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah.
• Kekuasaan mayoritas berdasarkan hasil pemilu.
• Jaminan hak-hak minoritas.
• Jaminan hak-hak asasi manusia.
• Persamaan di depan hukum.
• Proses hukum yang berkeadilan.
• Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi.
• Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
• Pengembangan nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan mufakat.

Referensi

• Ubaedillah, A. 2017. Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi. Jakarta: Kencana