Minyak Goreng Masih Langka, YLKI Desak Kemendag Evaluasi Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ( YLKI ) mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang selama ini dibuat terkait kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

“YLKI mendesak Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat, sebab praktik penimbunan bisa dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap pasar,” ujar Ketua YLKI Tulus Abadi melalui pesan singkat kepada Kompas.com pada Senin (21/2/2022).

Sebelumnya, praktik penimbunan ini ditemukan di Sumatera Utara, ketika aparat yang tergabung dalam Satgas Pangan Sumatera Utara menggerebek sebuah gudang penyimpanan minyak goreng yang berlokasi di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penggerebekan itu, didapati 1,1 juta liter minyak goreng yang tidak didistribusikan, padahal beberapa daerah di Sumatera Utara tengah mengalami kelangkaan minyak goreng.

Tulus menduga, praktik penimbunan ini barangkali tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, namun juga di beberapa wilayah di Indonesia.

Praktik ini, seperti yang ia sampaikan, terjadi di berbagai tempat secara bersamaan dapat dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap pasar.

“Kenapa hal ini terjadi, karena banyak pabrik-pabrik kecil yang tutup akibat tidak dipasok CPO (crude palm oil, minyak sawit) oleh industri CPO. Mereka (industri) tidak memasok karena harga yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah,” tambah Tulus.

Tulus mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa ke asosiasi pengusaha ritel terkait kelangkaan minyak goreng ini.

Hasil pengecekan itu menguatkan dugaan bahwa kemungkinan besar memang terjadi penimbunan minyak goreng di sejumlah daerah.

“Kata mereka, sebenarnya tidak ada gangguan distribusi sebagaimana klaim pemerintah,” tambah Tulus.

Selama kurun waktu empat bulan lebih, lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri melesat tanpa kendali. Sejak dua bulan terakhir, minyak goreng juga berkontribusi besar terhadap inflasi.

Sejumlah kebijakan pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri sudah digulirkan sepanjang Januari-Februari tahun ini. Kendati harga rata-rata nasional berangsur turun, harga minyak goreng masih relatif tinggi, setidaknya masih di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Pasokannya juga masih seret sehingga sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau di ritel modern ataupun di pasar tradisional.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga masih menyelidiki dugaan kartel persekongkolan para produsen besar minyak goreng dalam penetapan harga.

Meroketnya harga minyak goreng di Indonesia ini jadi ironi, mengingat pasokan minyak sawit di Indonesia selalu melimpah.

Di sisi lain, masyarakat dipaksa membeli minyak masak ini di harga impor. Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk menggelontorkan duit subsidi Rp 3,6 triliun untuk penyediaan minyak goreng murah seharga Rp 14.000 per liter.

Namun belakangan, minyak goreng murah dalam program pemerintah tersebut sangat sulit didapatkan dan memunculkan masalah baru, kelangkaan. Di ritel modern, rak yang berisi minyak goreng lebih sering kosong.

Meski pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berulangkali berjanji bahwa pasokan minyak murah aman dan bisa tersedia di pasar, realita di lapangan menunjukan sebaliknya.

Di jaringan minimarket, sejak beberapa pekan terakhir, sangat sulit menemukan minyak goreng program pemerintah. Bahkan, rak yang biasanya menampung minyak goreng, kini lebih sering kosong.

Rak minyak goreng kini lebih sering diisi produk margarin dan minyak kelapa bermerek Barco. Padahal di pintu minimarket, kerap terpampang jelas pengumuman bertuliskan bahwa toko tersebut menyediakan minyak goreng murah program pemerintah.

Setali tiga uang, minyak goreng program pemerintah juga sukar didapatkan di pedagang pasar tradisional, termasuk warung-warung di sekitar pemukiman. Kalaupun tersedia, harganya berkisar Rp 20.000 per liter atau jauh di atas HET yang sudah ditetapkan pemerintah.