Chappy Hakim: Masalah Wilayah Udara Natuna Lebih Urgen daripada Beli Jet Tempur Baru

Ia mengungkapkan, masalah tersebut berkaitan dengan wilayah udara yang tak sepenuhnya dikuasai oleh Indonesia.

Misalnya, yang terjadi wilayah udara di Perairan Selat Malaka, Natuna, dan Kepulauan Riau.

"Wilayah udara tersebut sangat beririsan dengan kawasan rawan konflik di Laut China Selatan sekarang ini," ujar Chappy dalam diskusi virtual bertajuk "Menyongsong Pesawat Rafale" yang diinisiasi Pusat Studi Air Power Indonesia, Kamis (17/2/2022).

Ia menjelaskan, wilayah udara merupakan subsistem penting dari konsep pertahanan udara sebagai sebuah sistem pertahanan negara.

Menurutnya, di dalam konsep pertahanan udara, setidaknya terdapat dua subsistem yang sangat dominan, yakni wilayah udara dan pengendaliannya.

Akan tetapi, kata dia, Indonesia justru tidak menguasai dua subsistem ini di wilayah udara di Natuna, Perairan Selat Malaka, dan Kepulauan Riau.

Karena itu, ia menilai bahwa penyelesaian masalah wilayah udara tersebut saat ini justru lebih urgen dibanding mengakuisisi pesawat tempur baru.

"Artinya adalah menyelesaikan terlebih dahulu wilayah udara kedaulatan kita dan wewenang pengendaliannya jauh lebih urgen daripada sekadar pengadaan pesawat terbang tempur baru," tegas dia.

Diketahui, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto berencana memborong 42 jet tempur Rafale.

Enam di antaranya telah resmi diakuisisi. Sedangkan 36 jet tempur Rafale diklaim akan segera menyusul dalam waktu dekat.

Adapun enam unit Rafale itu sah dibeli Indonesia melalui penandatanganan yang dilakukan Kemenhan dengan pihak Dassault Aviation di Jakarta.