Salin Artikel

Kuasa Hukum Edy Mulyadi Bakal Ajukan Penangguhan Penahanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Edy Mulyadi, Damai Hari Lubis menyayangkan penetapan status tersangka dan penahanan terhadap kliennya oleh pihak kepolisian.

Atas penetapan dan penahanan tersebut, Damai menyatakan pihaknya akan mengajukan penangguhan penahanan Edy ke Bareskrim Polri.

"Atas dasar pertimbangan hukum presumption of innocent, kami tim advokasi selaku pengacara dan pembela akan mengajukan penangguhan penahanan sesuai persyaratan sistem hukum yang berlaku," ujar Damai dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (1/2/2022).

Damai menilai, pernyataannya Edy mengenai 'tempat jin buang anak' ketika mengeritik rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, masih bisa diperdebatkan.

Menurutnya, objek perkara ucapan Edy berada di ruang seni, bahasa ungkapan atau satire pada sebuah daerah sesuai adat dan budaya atau kebiasaan Betawi.

Ia berpendapat, tidak ada ungkapan kalimat kotor atau kasar yang terlontar dari kliennya terkait kritikan tersebut.

"Demi kepastian hukum dan demi keadilan, selayaknya pihak penyidik tidak terburu-buru melakukan penahanan yang prematur, bagaimana semisal kelak ternyata vonis hukum berkata lain, namun terhadap diri EM (Edy Mulyadi) sudah dilakukan penahanan," kata Damai.

Bareskrim langsung menahan Edy setelah status hukumnya naik dari saksi menjadi tersangka kasus ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan penyebaran berita bohong atau hoaks.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menuturkan, Edy menjalani penahanan di Rutan Bareskrim selama 20 hari ke depan.

"Mulai hari ini sampai 20 hari ke depan penahanan di Bareskrim Polri," kata Ramadhan kepada awak media di Jakarta, Senin (31/1/2022).

Ramadhan menjelaskan, kepolisian mempunyai alasan subyektif dan obyektif untuk langsung menahan Edy.

Ia menjelaskan, alasan subyektif dalam penahanan langsung ini karena Edy dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan.

"Alasan obyektif ancaman (yang) dikenakan di atas 5 tahun," kata Ramadhan.

Adapun Edy sebelumnya menjalani pemeriksaan selama beberapa jam.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik melibatkan 57 orang yang terdiri atas 37 saksi dan 18 ahli.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Edy kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Akibat perbuatannya, Edy disangka telah melanggar pasal 45 A Ayat 2, jo Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Lalu, Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Jo pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 156 KUHP.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/01/16210501/kuasa-hukum-edy-mulyadi-bakal-ajukan-penangguhan-penahanan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Datangkan Orangtua, Cara Timsus Bikin Bharada E Ungkap Fakta Penembakan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Peneliti UGM: KPK Tertinggal dari Kejaksaan Terkait Penindakan

Nasional
Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Mahfud kepada Keluarga Brigadir J: Mohon Bersabar dan Percaya Penegak Hukum

Nasional
Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Golkar, PPP, PAN, dan PSI Daftar ke KPU Jadi Calon Peserta Pemilu Hari Ini

Nasional
Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Cerita Ketua RT Ikut Polisi Geledah Rumah yang Ditempati Brigadir J...

Nasional
4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

4 Kali Ultimatum Presiden Jokowi Tuntaskan Kasus Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Komnas HAM Harap Bisa Periksa Ferdy Sambo meski Berstatus Tersangka

Nasional
Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Mahfud Sebut Motif Sambo Bunuh Brigadir J Sensitif, Hanya Boleh Didengar Orang Dewasa

Nasional
Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Jejak Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Dinonaktifkan dari Kadiv Propam, Dicopot, lalu Jadi Tersangka

Nasional
[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi 'Jubir' Polri

[POPULER NASIONAL] Irjen Ferdy Sambo Tersangka Pembunuhan Brigadir J | Kompolnas Tanggapi Isu soal Jadi "Jubir" Polri

Nasional
Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Polisi Angkut 1 Boks Kontainer Usai Geledah Rumah Sambo

Nasional
Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Pengacara Minta Polisi Tetap Usut Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Istri Sambo

Nasional
Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Wacana Alihkan Penumpukan Perwira TNI ke Kementerian Bukan Solusi

Nasional
Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Skenario Ferdy Sambo yang Berujung Ancaman Hukuman Mati Sang Jenderal...

Nasional
Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Usul Perwira TNI Masuk Kementerian Bisa Ganggu Profesionalisme Militer

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.