PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Amin Said Husni mengaku bahwa pihaknya belum tentu menjatuhkan sanksi bagi Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi dan Sidoarjo.

"Kami cuma minta klarifikasi, tabayun kepada PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo, yang menurut pemberitaan, ada acara konsolidasi bakal calon presiden," kata Amin kepada Kompas.com, Senin (24/1/2022).

"Ketua Umum PBNU ingin mendapatkan penjelasan, klarifikasi dan tabayun dari yang bersangkutan, bagaimana duduk perkara sesungguhnya, agar kami mengetahui langsung dari beliau-beliau Ketua PCNU," jelasnya.

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo dipanggil ke Jakarta karena dugaan terlibat politik praktis.

Sebelumnya diberitakan, Yahya Cholil Staquf yang terpilih sebagai Ketum PBNU pada akhir 2021 lalu memang cukup vokal mengutarakan bahwa PBNU di kepengurusannya akan menjaga jarak dengan politik praktis.

Amin tak menampik bahwa pemanggilan terhadap Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo terkait hal tersebut.

"Itu sebetulnya bukan gagasan Gus Yahya. Ada acuan normatifnya, produk Muktamar. Gus Yahya mengimplementasikannya menjadi langkah kebijakan," kata Amin.

Namun, pertemuan para pihak masih belum dapat dipastikan waktunya.

"Kami masih atur jadwal pertemuannya, karena jadwal Ketum PBNU padat, jadwal para ketua cabang juga padat," sebutnya.

Keterlibatan dalam kegiatan politik praktis itu dilaporkan digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada hari Rabu (19/1/2022), dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden.

Sementara itu, di Sidoarjo, kegiatan disebut diinisiasi oleh DPC PKB Sidoarjo serta melibatkan seluruh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU, tingkat kecamatan) se-Kabupaten Sidoarjo.