Ketua KSPI: Pemprov DKI Jakarta Janji Revisi UMP 2022 Hari Ini

Menurut Said, janji itu terlontar dalam pertemuan serikat pekerja dengan sejumlah jajaran Pemprov DKI di Balai Kota setelah aksi unjuk rasa pada Rabu (8/12/2021).

"Itu disebut 8 Desember kemarin aksi di Balai Kota. Jadi, 8 Desember kami ketemu kepala dinas dan asisten daerah, menjanjikan paling lambat 15 Desember," ujar Said kepada Kompas.com pada Selasa (14/12/2021) malam.

Meskipun demikian, Said mengaku bahwa koleganya dari serikat-serikat pekerja tak diberi tahu berapa UMP DKI 2022 setelah revisi nanti, begitu pun dasar hukum yang digunakan Pemprov DKI.

Yang jelas, karena janji inilah, menurut Said, serikat pekerja belum melakukan mogok nasional. Ia menilai, keputusan di Ibukota akan dapat memengaruhi kepala-kepala daerah lain untuk ikut merevisi upah minimum.

"Makanya kita tidak mogok nasional dulu, kita hargai itikad baik gubernur. Tentu daerah lain menunggu Gubernur DKI. Saya berkeyakinan, berdasarkan kebiasaan zaman-zaman dulu, satu gubernur berubah, yang lain ikut berubah. Kalau tidak, jadi persoalan dong, kenapa tidak ikut berubah?" kata dia.

"Harapan kami (UMP DKI 2022 naik) 3,5 hingga 5 persen," tambah Said.

Kompas.com mengonfirmasi pernyataan Said kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah, namun ia belum menanggapi.

Anies dianggap oleh serikat pekerja berjanji pada unjuk rasa 29 November lalu bahwa Pemprov DKI akan merevisi besaran UMP 2022 yang naik terlalu kecil.

Pada unjuk rasa kala itu, Anies memang sempat menemui massa buruh, dan mengaku sepakat bahwa kenaikan UMP terlalu kecil akibat rumus dari pemerintah pusat.

Anies kala itu juga menyampaikan bahwa ia telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, meminta agar formula perhitungan UMP DKI dievaluasi agar memenuhi rasa keadilan.

Akan tetapi, kepada Kompas.com usai berdialog dengan buruh pada unjuk rasa 29 November lalu, Anies mengaku tidak menjanjikan revisi Surat Keputusan soal UMP DKI 2022.

SK tersebut hanya bisa dicabut jika terbit SK baru.

"Kalau SK itu, ketika ada angka (nominal UMP) baru, di situ lah terjadi revisi (SK terdahulu)," ucap Anies.

"Jadi ketika ditemukan angka baru, maka keluar SK-nya. Kalau tidak, nanti ada kekosongan hukum," kata dia.