Jalan Jenderal Andika Jadi Calon Panglima TNI, dari Hendropriyono ke Istana hingga Antar Jokowi

Hal itu diketahui setelah Jokowi mengirim surat presiden (surpres) kepada DPR, Rabu (3/11/2021). Surpres ini berisikan nama Andika sebagai pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Surpres ini dikirimkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang diterima langsung Ketua DPR Puan Maharani.

"Karena itu, pada hari ini melalui Pak Mensesneg, Presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Prakasa," kata Puan, Rabu.

Hendropriyono dan kode antar Jokowi

Jauh sebelum surpres ini keluar, publik telah lama berspekulasi bahwa Andika akan menjadi panglima TNI berikutnya.

Spekulasi itu, misalnya, ketika Jokowi menerima kunjungan ayah mertuanya yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono di Istana Negara, Jakarta, 7 Mei 2021.

Pertemuan ini diketahui setelah putra Hendropriyono, Diaz Hendropriyono, mengunggah momen pertemuan sang ayah dengan Jokowi di media sosial. Pihak istana mengeklaim pertemuan itu sekadar silaturahmi.

Akan tetapi, tak sedikit pula pihak yang mengaitkan pertemuan antara Jokowi dan Hendropriyono berkaitan dengan dorongan Andika untuk menjadi panglima TNI berikutnya.

Selain itu, kode yang juga dibahas publik bahwa Jokowi akan menunjuk Andika menjadi panglima TNI ketika momen keduanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (29/11/2021).

Momen kebersamaan ini pun dinterpretasikan oleh sejumlah kalangan sebagai sebuah sinyal bahwa Jokowi akan menjatuhkan pilihannya kepada Andika, walaupun pada kenyataannya Hadi memang berhalangan hadir dan menunjuk Andika untuk mengantarkan Jokowi.

Selain itu, sinyal penunjukan Andika jadi panglima TNI juga terjadi ketika dirinya menerima kunjungan Pratikno di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, pada awal Oktober 2021.

Dalam tayangan video di kanal YouTube TNI AD, keduanya mengaku hanya berbincang mengenai hasil renovasi Markas TNI Angkatan Darat. Terlepas dari isi perbincangan tersebut, pertemuan keduanya juga dikaitkan dengan perjalanan karier kemiliteran Andika ke depan.

Mentereng di era Jokowi

Pria kelahiran Bandung, 21 Desember 1964, ini merupakan jebolan Akademi Militer (Akmil) 1987. Setelah lulus dari Akmil, Andika langsung bergabung dengan jajaran korps baret merah, Kopassus.

Kariernya dimulai sebagai komandan peleton hingga berangsur-angsur naik menjadi Dansub Tim 2 Detasemen 81 Kopassus (1991), Den 81 Kopassus (1995), Danden-621 Yon 52 Grup 2 Kopassus (1997), Pama Kopassus (1998), dan Pamen Kopassus (1998).

Pada 2002, Andika diangkat menjadi Danyon 32 Grup 3/Sandhi Yudha Kopassus. Kembali bertugas dalam waktu singkat, ia kemudian dimutasi menjadi Kepala Seksi Korem 051/WKT Dam Jaya.

Belum genap setahun, ia dimutasi dan menjabat sebagai Pabandya A-33 Direktorat A Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Selama bertugas, Andika banyak menghabiskan waktunya untuk pendidikan. Dalam kurun waktu 2003 hingga 2011, lulusan S-1 sarjana ekonomi dalam negeri itu berada di Washington DC, Amerika Serikat, untuk memperoleh pendidikan militer.

Karier Andika makin moncer sejak Jokowi dan Jusuf Kalla resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Hanya dua hari setelah Jokowi-JK dilantik, Andika ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Pangkatnya naik menjadi mayor jenderal. Dua tahun ia mengawal Presiden Jokowi, pada 2016 Andika diangkat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura.

Jabatan itu ia emban selama lebih kurang dua tahun. Pada 2018, dia diangkat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad).

Pangkatnya dinaikkan menjadi letnan jenderal. Tak menunggu waktu lama, Andika kemudian dipercaya menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Ia menggantikan Letjen Eddy Rahmayadi yang mundur untuk maju pada pemilihan gubernur Sumatera Utara.

Berikutnya, menantu mantan Kepala BIN Hendropriyono ini dilantik Jokowi sebagai KSAD. Ia dilantik lewat keputusan Presiden Nomor 97/TNI Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan KSAD yang ditetapkan pada 22 November 2018.