Salin Artikel

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Adapun Lili diduga melanggar etik berupa komunikasi dengan salah satu kontestan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Labura bernama Darno.

"Sama sekali tidak benar apa kepentingan Dewas melindungi LPS (Lili Pintauli Siregar)," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean melalui keterangan tertulis, Rabu, (27/10/2021).

Tumpak menuturkan, sepanjang laporan yang dilayangkan mantan Penyidik KPK Novel Baswedan dan Rizka Anungnata itu sesuai standar operasional prosedur (SOP) pasti akan ditindak lanjuti.

"Sepanjang laporan tersebut benar adanya tentu akan disidangkan oleh Dewas, setiap laporan sesuai dengan SOP tentu kita pelajari," ucap dia.

Sebelumnya, Novel Baswedan menuding Lili Pintauli dilindungi oleh Dewas. Melalui cuitannya, dia mengaku mendengar laporannya ke Dewas soal dugaan pelanggara etik ditolak.

“Ada info Dewas tolak laporan saya dan rekan terkait dengan pimpinan KPK. Tugas Dewas adalah pengawasan dan menelisik pelanggaran pimpinan/pegawai KPK,” cuit Novel melalui akun Twitter @Nazaqistsha, Minggu (24/10/2021).

“Kalo ada laporan Dewas bisa cari bukti sendiri atau minta kepada pelapor buktinya. Kok tolak laporan, mau awasi atau lindungi?,” tulis dia.

Kompas.com telah mendapatkan persetujuan mengutip cuitan tersebut oleh Novel Baswedan.

Novel dan Rizka mengetahui dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli langsung dari mantan Bupati Labuhanbatu Utara, Khairuddin Syah Sitorus.

Keduanya merupakan penyidik kasus dugaan suap terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuanbatu Utara yang kala itu menjerat Khairuddin.

Menurut Novel, ada permintaan dari Darno saat bertemu dengan Lili selaku Komisioner KPK untuk mempercepat eksekusi penahanan Bupati Labura yang saat itu menjadi tersangka di KPK sebelum Pilkada Serentak 2020 dimulai.

"Dengan tujuan menjatuhkan suara dari anak tersangka Bupati Labura, Khairuddin Syah yang saat itu juga menjadi salah satu kontestan Pilkada," ujar Novel, Kamis (21/10/2021).

Khairuddin, ujar dia, juga memiliki bukti-bukti berupa foto-foto pertemuan antara Lili dengan Darno.

Adapun, dugaan pelanggaran etik terkait komunikasi Lili dengan Darno sebelumnya juga telah disampaikan Novel dalam pengaduan pelanggaran etik terkait pengurusan perkara di Tanjungbalai.

Saat menjadi saksi dalam sidang etik, Novel diminta oleh Dewas untuk melengkapi bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran Lili Pintauli terkait komunikasinya dengan Darno.

Novel pun mengaku telah menyerahkan beberapa bukti pendukung kepada Sekretariat Dewas dan telah mendapatkan tanda terima per tanggal 12 Agustus 2021.

Kendati demikian, dalam Putusan Dewas Nomor 5/Dewas/Etik/07/2021 tertanggal 30 Agustus 2021, tidak ada fakta pemeriksaan klarifikasi dan atau fakta persidangan etik terkait perbuatan Lili di perkara Labura.

Oleh karena itu, kini Novel kembali melaporkan Lili atas dugaan pelanggaran etik tersebut ke Dewan Pengawas.

"Selanjutnya, kami mempercayakan kepada Dewan Pengawas untuk proses-proses selanjutnya demi kepentingan keberlangsungan dan keberlanjutan KPK, integritas organisasi KPK, dan gerakan pemberantasan korupsi," tutur Novel.

Sebelumnya, Novel juga melaporkan Lili ke Dewas KPK terkait pelanggaran etik.

Dewas KPK pun telah menjatuhkan sanksi berat kepada Lili berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Pertama, menyalahgunakan pengaruh selaku insan KPK untuk kepentingan pribadi.

Kedua, Lili terbukti berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK, dalam hal ini Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dalam kasus jual beli jabatan di Kota Tanjungbalai.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/27/15265141/dewas-kpk-bantah-lindungi-lili-pintauli-terkait-dugaan-pelanggaran-etik

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Januari: 12.328 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Januari: 12.328 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

UPDATE 20 Januari: Sebaran 2.116, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 20 Januari 2022: Ada 5.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 20 Januari 2022: Ada 5.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Januari: 326.114 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,46 Persen

UPDATE 20 Januari: 326.114 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,46 Persen

Nasional
UPDATE 20 Januari: Bertambah 577, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.121.117

UPDATE 20 Januari: Bertambah 577, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.121.117

Nasional
Update 20 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 7, Total Jadi 144.199

Update 20 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 7, Total Jadi 144.199

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.116, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.277.644

UPDATE: Bertambah 2.116, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.277.644

Nasional
Menko PMK Dorong Penguatan Kursus Calon Pengantin

Menko PMK Dorong Penguatan Kursus Calon Pengantin

Nasional
Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Hakim PN Surabaya Terjaring OTT, KY Tunggu Pemeriksaan KPK

Nasional
Sekolah Akan Tatap Muka 100 Persen, Cek Data Vaksinasi Pelajar di Sini

Sekolah Akan Tatap Muka 100 Persen, Cek Data Vaksinasi Pelajar di Sini

Nasional
Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp 1 Miliar Bupati PPU

Nur Afifah Balqis, Tersangka Korupsi Usia 24 Tahun yang Pegang Uang Suap Rp 1 Miliar Bupati PPU

Nasional
IPW Minta Polri Usut Pelat Mobil Mirip Polisi di DPR yang Diduga Milik Arteria Dahlan

IPW Minta Polri Usut Pelat Mobil Mirip Polisi di DPR yang Diduga Milik Arteria Dahlan

Nasional
Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI Kembali Terjadi, Kemenlu: Bila Ingin ke Malaysia Gunakan Jalur Resmi

Kecelakaan Kapal Pengangkut WNI Kembali Terjadi, Kemenlu: Bila Ingin ke Malaysia Gunakan Jalur Resmi

Nasional
Sebut Transformasi Energi Butuh Dana Besar, Jokowi: Indonesia Minta Kontribusi Negara Maju untuk Pembiayaan

Sebut Transformasi Energi Butuh Dana Besar, Jokowi: Indonesia Minta Kontribusi Negara Maju untuk Pembiayaan

Nasional
Wapres: PTM 100 Persen Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Wapres: PTM 100 Persen Harus Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.