Salin Artikel

Survei SMRC: Kondisi Politik dan Penegakan Hukum Cenderung Memburuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan, persepsi publik atas kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, berdasarkan survei pada September 2021, terdapat 24,4 persen responden survei yang menilai politik Indonesia dalam kondisi buruk.

"Kalau kita lihat ada 26,8 persen yang menilai kondisi politik nasional kita dalam keadaan baik, 37,1 persen menilai sedang, dan ada 24,4 persen menilai kondisi politik kita dalam kondisi buruk atau sangat buruk," kata Sirojudin, Selasa (19/10/2021).

Meski angkanya masih di bawah 50 persen, tren menunjukkan jumlah responden yang menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk bertambah dari 14,5 persen pada September 2019 menjadi 24,4 persen pada September 2021.

Di sisi lain, responden yang menilai kondisi politik Indonesia baik atau sangat baik juga berkurang dalam kurun waktu yang sama, yakni dari 41 persen menjadi 26,8 persen.

"Secara umum kalau kita melihat memang agak cenderung memburuk," ujar Sirojudin.

Setali tiga uang, kondisi yang sama juga dicerminkan dalam hal penegakan hukum. Sirojudin menyebutkan, terdapat 24,8 persen responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk.

Sementara, 44,8 persen responden menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik, 27,2 persen menilai kondisi penegakan hukum sedang-sedang saja, dan 3,1 persen responden tidak tahu/tidak menjawab.

"Kalau kita lihat trennnya kondisi penegakkan hukum ini cenderung memburuk, dari September 2019 ada 15,1 persen yang memilih kondisi penegakan hukum buruk," kata Sirojudin.

"Dan kalau kita lihat 2 tahun berikutnya di September 2021 ini kita mencatat ada 24,8 persen yang menilai kondisi penegakkan hukum kita buruk, sentimen publiknya dalam 2 tahun ini cenderung negatif," sambung Sirojudin.

Kendati demikian, survei yang sama menunjukkan 61,3 persen responden menilai kondisi keamanan di Indonesia baik/sangat baik.

Sirojudin mengatakan, angka tersebut cenderung stabil dalam dua tahun terakhir di mana survei pada September 2019 menunjukkan 60,9 persen responden merasa kondisi keamanan baik/sangat baik.

"Ini menandakan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini bahwa pemerintah, dari sudut pandang masyarakat, berhasil menjaga kondisi keamanan tetap kondusif," kata dia.

Survei ini dilaksanakan 15-21 September 2021 dengan melalukan wawancara langsung kepada 981 orang responden yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/19/17000121/survei-smrc-kondisi-politik-dan-penegakan-hukum-cenderung-memburuk

Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke