Salin Artikel

Sebut Haris Azhar Minta Saham Freeport, Kuasa Hukum Luhut: Kalau Dia Bilang Fitnah, "Laporin" Kita Dong

“Pertanyaannya, apakah betul dia datang dan meminta saham Freeport, itu betul,” kata Juniver pada Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Sebelumnya, Haris mengaku tidak bertemu dengan Luhut, tetapi bertemu staf dan kedeputian di Menko Marves.

Ia juga mengklarifikasi bahwa pertemuan itu dilakukan karena ia sebagai kuasa hukum 3 sampai 4 masyarakat adat di Mimika, Papua meminta agar Menko Marves mendorong pembuatan peraturan daerah (Perda) terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia untuk masyarakat sekitar.

Menanggapi hal itu, Juniver menyampaikan bahwa klaim itu sah-sah saja dilakukan.

“Saya juga bisa berdalih misalnya itu untuk keluarga saya, tetapi pertanyaannya betul tidak dia datang ke Luhut minta saham Freeport? saya jawab betul,” ucap dia.

Juniver mengungkapkan, dalam wawancara ekslusif Luhut dengan salah satu media, mantan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu telah menyebut bahwa Haris menemui secara langsung terkait permintaan saham.

Dalam pertemuan itu, menurut dia, Luhut meminta Haris bertemu ahli hukumnya.

“Tidak mungkin Luhut bohong, kenapa dia mesti me-reverse ke ahli hukumnya? Bagaimana dia (Haris) bisa menyatakan tidak bertemu (Luhut) kalau kemudian Luhut me-reverse pada ahli hukumnya?" kata dia.

Juniver juga menyatakan punya bukti atas tudingannya pada Haris. Jika tudingan itu dianggap sebagai fitnah, pihaknya siap dilaporkan untuk menyelesaikannya secara hukum.

“Kalau dia bantah sekarang kita punya bukti, Luhut sudah ngomong jadi ini tidak fitnah, kalau disebut fitnah laporin kita dong, nanti kita buka,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, tudingan Juniver pada Haris Azhar disampaikan dalam tayangan Mata Najwa yang diunggah 30 September 2021 di YouTube Najwa Shihab.

Dalam tayangan itu, Juniver menyebut Haris pernah meminta saham PT Freeport Infonesia pada Luhut Binsar Pandjaitan.

Namun, Juniver menolak menerangkan lebih dalam tentang tudingannya itu. Ia meminta Haris untuk mengklarifikasi.

“Perlu ditanya itu Haris Azhar, Haris Azhar pun pernah datang ke Bang Luhut, meminta saham coba dicek sama dia, Freeport, apa ceritanya, tanya beliau," ungkapnya kala itu.

Adapun Haris bersama Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) juga sedang berperkara hukum dengan Luhut.

Keduanya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik karena menyebut bahwa Luhut punya hubungan dengan salah satu perusahaan tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Perkara itu saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/13/19033281/sebut-haris-azhar-minta-saham-freeport-kuasa-hukum-luhut-kalau-dia-bilang

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.