Menurut dia, apabila pembangunan desa dilakukan bukan karena kebutuhan desa itu sendiri, maka hal tersebut justru menimbulkan masalah baru.
"Kalau pembangunan di desa, apalagi infrastruktur didasarkan pada keinginan elite desa, itu bukan menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah baru," ujar Abdul Halim di acara Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) secara virtual, Selasa (28/9/2021).
Abdul mengatakan, dengan pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan, maka pertumbuhan ekonomi desa akan merata, infrastruktur, dan inovasi desa pun benar-benar sesuai porsinya.
Hal tersebut terus ditekankan pihaknya agar perencanaan pembangunan desa tidak dilakukan berdasarkan keinginan tapi harus kebutuhan.
"Dengan demikian permasalahan di desa akan tertangani dengan baik sehingga bukan menambah masalah baru," kata dia.
Lebih lanjut Abdul Halim mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya mensyaratkan transparansi untuk membangun kolaborasi pembangunan, termasuk pembangunan desa.
Sebab, kata dia, aktivitas pembangunan desa dan pemberian masyarakat desa membutuhkan fokus, penanganan lengkap, dan terintegrasi berdasarkan kebutuhan warga desa berbasis data mikro yang dikumpulkan desa.
"Selain itu mutlak membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai stakeholder desa," ucap dia.
https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/14553341/mendes-pdtt-ingatkan-pembangunan-desa-tidak-berorientasi-keinginan-elite