Salin Artikel

Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

Hal tersebut disampaikannya mengingat penularan di beberapa daerah luar Jawa dan Bali sudah mencapai 100 persen lebih dalam satu pekan terakhir.

"Jangan sampai kejadian di Jawa sebulan terakhir ini terulang di luar Jawa. Dengan fasilitas kesehatan tidak sebaik di Jawa, penularan yang tinggal di luar Jawa akan sangat mengkhawatirkan," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Oleh karena itu, Puan meminta aparat pemerintah di daerah harus melakukan pengawasan ketat di wilayah masing-masing.

Pengawasan ketat itu, kata dia, terkhusus di wilayah yang masuk zona merah atau melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4.

"Karena sesiap apapun faskesnya, kalau laju penularan di hulu tidak benar-benar diredam, pasien tetap tidak akan tertampung," jelasnya.

Ketua DPP PDI-P itu menyoroti pula persoalan testing dan tracing oleh pemerintah selama masa PPKM Level 4.

Menurut dia, seharusnya testing dan tracing ditingkatkan secara masif di setiap daerah. Sebab, semakin cepat testing masif dilakukan, semakin cepat potret penyebaran kasus per daerah diketahui.

"Hal ini akan menjadi guidance bagi pemerintah dalam menetapkan policy di hulu dan hilir untuk melandaikan kasus," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menambahkan bahwa pemerintah daerah juga harus memfasilitasi tempat isolasi terpusat.

Sementara itu, untuk pasien isolasi mandiri (isoman), harus disertai pengawasan dari aparat setempat dan disertai dukungan masyarakat.

"Harus betul-betul dihindari kasus pasien meninggal saat isoman. Ini soal nyawa," tegas dia.

Selain pengawasan, Puan menilai pemerintah harus secepatnya melakukan mitigasi penularan Covid-19 di luar Jawa yakni dengan menambah kapasitas fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya.

Tak sampai di situ, ketersediaan obat terapi Covid-19 dan persediaan oksigen juga harus diperhatikan pemerintah.

"Obat terapi Covid-19 dan oksigen di luar Jawa tidak boleh langka seperti di Jawa," tuturnya.

Mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini berharap pemerintah menambah kapasitas produksi dan distribusi obat serta oksigen ke kabupaten/kota yang kini masuk zona merah atau melakukan PPKM Level 4.

"Kalau pemerintah sudah memutuskan untuk mendatangkan obat dan oksigen dari luar negeri, prosesnya harus lebih cepat. Karena proses pengadaan ini berkejar-kejaran dengan laju penularan yang cepat," kata Puan.

Ia berharap pasokan oksigen ke daerah-daerah di Jawa yang laju penularannya sudah landai, bisa dialihkan ke luar Jawa yang tingkat infeksinya sudah tinggi.

"Jangan sampai stok oksigen menumpuk di daerah yang sudah landai," tambah dia.

Di sisi lain, Puan mengatakan bahwa proses vaksinasi di luar Jawa juga harus terus digenjot. Untuk itu, dia berpandangan bahwa pengawasan PPKM, mitigasi dan vaksinasi adalah proses yang harus simultan.

"Tidak boleh salah satunya terhenti," imbuh Puan.

Diketahui bersama, setidaknya ada 45 kabupaten/kota di luar Jawa yang melaksanakan PPKM Level 4.

Wilayah tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/20434221/ketua-dpr-minta-pemerintah-cegah-luar-pulau-jawa-bali-jadi-episentrum-baru

Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke