Tim Advokasi Save KPK Ungkap Ada Dugaan Halangi Penyidikan oleh Pimpinan KPK

Dugaan itu menyusul temuan Ombudsman RI yang menyebut adanya penggantian tanggal dalam surat penandatanganan nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola dan kontrak swakelola antara KPK dengan BKN terkait pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK.

"Pemalsuan keterangan dan tanggal surat (back dated) menunjukan adanya kesengajaan dari pimpinan KPK untuk mencapai tujuan tertentu," kata peneliti ICW dan anggota Tim Advokasi Save KPK, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

"Mengingat perbuatan melawan hukum ini telah menyasar penyidik bahkan tujuh orang Kasatgas Penyidikan yang sedang menangani perkara besar, maka tindakan tersebut jelas menghalang-halangi penyidikan yang sedang dilakukan KPK. Misalnya perkara bansos, suap ekspor benih lobster dan skandal pajak," ujar Kurnia.

Kurnia menegaskan bahwa pihaknya telah melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan menghalangi penyidikan dan sejumlah tindakan pelanggaran hukum lainnya dalam penyelenggaraan TWK.

"Koalisi masyarakat telah melaporkan Firli Bahuri kepada Polri dan laporan Ombudsman RI sudah cukup sebagai indikasi laporan tersebut segera dilanjutkan," kata dia.

Tim Advokasi Save KPK kemudian mendesak agar KPK membatalkan semua keputusan yang berdasarkan hasil asesmen TWK.

KPK juga diminta untuk segera mengembalikan hak-hak para pegawainya yang sebelumnya dinyatakan tak lolos TWK.

"KPK segera membatalkan semua keputusan terkait TWK, lalu mengaktifkan kembali, memulihkan, serta mengembalikan posisi dan hak-hak pegawai KPK yang dinyatakan TMS, termasuk tugas-tugas mereka sebelumnya dalam penanganan perkara," turur Kurnia.

Diketahui Ombudsman RI menemukan adanya perubahan tanggal terkait penandatanganan nota kesepahaman dan swakelola antara Sekjen KPK dengan Kepala BKN.

Adapun penandatanganan nota kesepahaman pengadaan barang dan jasa melalui swakelola dilakukan 8 April 2021, Kemudian kontrak swakelola ditandatangani 20 April 2021.

Namun, tanggal itu dibuat mundur menjadi 27 Januari 2021. Padahal TWK dilaksanakan 9 Maret 2021.

Berdasarkan hasil tersebut Ombdusman RI menilai adanya pelanggaran serius yang dilakukan oleh KPK dan BKN karena berarti TWK dilaksanakan tanpa adanya pendandatanganan nota kesepahaman dan swakelola.