Pemerintah Diminta Gunakan "Positivity Rate" Sebagai Acuan Evaluasi PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah menggunakan positivity rate sebagai acuan untuk mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

Alasannya, penurunan kasus harian Covid-19 yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, akibat tes yang dilakukan pemerintah juga mengalami penurunan.

"Jadi untuk evaluasi PPKM Darurat jilid II nanti gunakan angka positive rate sebagai acuan," kata Kurniasih dalam siaran pers, Rabu (21/7/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, positivity rate Indonesia yang mencapai 26,88 persen pada Senin (19/7/2021) lalu, masih jauh di atas ambang batas yang ditentukan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni sebesar 5 persen.

Selain soal positivity rate, Kurniasih juga meminta pemerintah agar memperhatikan angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR). Menurut dia, BOR di 26 kabupaten/kota masih di atas 91 persen.

"Hanya dua kabupaten/kota yang angka BOR di bawah standar WHO 60 persen. Artinya angka BOR kita masih cukup tinggi," kata dia.

Diketahui, dalam beberapa hari terakhir penambahan kasus Covid-19 turun setelah sempat mencatat angka tertinggi dalam beberapa hari sebelumnya.

Namun, selain jumlah kasus yang turun, angka spesimen yang diperiksa juga ikut turun.

Epidemolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai hal itu menunjukkan Indonesia belum melewati puncak pandemi Covid-19.

"Kita belum melewati puncak pandemi, penurunan kasus itu di tengah penurunan jumlah testing dan positvity rate yang meningkat. Jadi tidak mencerminkan adanya penurunan sebetulnya," ujar Dicky saat dikonfirmasi, Senin.

Menurut Dicky, situasi tersebut justru menunjukkan kemungkinan jumlah kasus positif di masyarakat yang belum banyak terdeteksi.

"Sekali lagi prediksi puncak kita masih di akhir Juli ini, bahkan sampai awal Agustus. Karena itulah kita harus meningkatkan respons strategi," lanjut Dicky.