Presiden Pilih PPKM Mikro, Pimpinan Komisi IX: Sudah Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena menilai, keputusan pemerintah untuk memilih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sebagai pengendalian lonjakan kasus Covid-19, sudah tepat.

Pasalnya, ia berpendapat bahwa keputusan itu sudah berdasarkan pertimbangan, diskusi dan berbagai pengalaman pemerintah menerapkan PPKM mikro.

"Dalam penanganan lonjakan Covid-19 itu ada berbagai pola dan yang paling tepat tentu adalah PPKM mikro yang sudah menjadi pilihan pemerintah," kata Melki kepada Kompas.com, Kamis (24/6/2021).

Politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa PPKM mikro dilakukan untuk membatasi dan mengendalikan masyarakat dalam beraktivitas di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Sehingga, pada penerapannya, PPKM mikro akan dijalankan hingga level komunitas seperti RT, RW, kelurahan, dusun dan sebagainya.

"PPKM mikro ini tentunya akan membantu di level hulu. Masyarakat dibatasi atau dikendalikan agar tidak beraktivitas secara besar-besaran dalam jumlah yang banyak," jelasnya.

Kendati menilai keputusan yang tepat untuk memilih PPKM mikro, Melki tetap meminta pemerintah melakukan beberapa hal yang harus menjadi perhatian.

Mulai dari proses 3T atau testing, tracing dan treatment yang tentu harus dilakukan hingga level komunitas tersebut.

Menurutnya, apabila PPKM mikro diterapkan, seharusnya memudahkan proses 3T yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat.

"Terkait dengan proses testing, tracing dan treatment itu lebih mudah dilakukan apabila di level komunitas. Sehingga membantu agar pemetaan dan identifikasi terhadap pasien Covid-19 juga bisa lebih cepat dan lebih tepat, lebih mudah dilakukan," ungkap dia.

Namun, Melki juga mengingatkan pemerintah agar terus menggencarkan program vaksinasi Covid-19 terkhusus di daerah yang termasuk kategori zona merah.

Ia berpendapat, seharusnya program vaksinasi itu dapat dipercepat mengingat jumlah stok vaksin yang terus berdatangan.

"Kita mendorong agar proses vaksinasi, walaupun dalam situasi semacam ini tentu harus dipercepat. Apalagi dengan kedatangan dosis vaksin dari berbagai tempat. Misalnya Sinovac makin banyak yang masuk, AstraZeneca juga dan sebagainya," tuturnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar vaksinasi gotong royong lebih cepat dilakukan di berbagai tempat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah memilih PPKM mikro sebagai kebijakan yang tepat mengendalikan lonjakan kasus Covid-19.

"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/6/2021).

Sebelum memutuskan, ia mengaku menerima banyak usulan terkait penanganan Covid-19 yang melonjak drastis beberapa waktu terakhir.

Salah satu masukan yang ia terima yakni mengenai pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan lockdown.

"Kami menyambut baik setiap masukan, baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat," kata Jokowi.

Untuk menangani lonjakan kasus, kata Jokowi, pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Tanah Air, dan pengalaman dari negara lain.

Dari situ, disimpulkan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro masih jadi kebijakan yang paling tepat.