Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Hal itu diungkapkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Mereka juga minta Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri sebagai perwakilan resmi lembaga, untuk menghentikan pernyataan-pernyataan yang blunder dan sesat.

Perwakilan pegawai KPK, Budi Agung Nugroho mengatakan, melihat dari karakteristik data yang diminta seharusnya tak butuh waktu lama untuk KPK berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pihak penyelenggara TWK.

"Apalagi, seharusnya semua data tersebut, sudah tersedia bahkan sebelum TWK berlangsung," kata Budi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (17/6/2021).

"Penyerahan data tersebut, telah dilakukan di Kantor Menpan RB pada tanggal 27 April 2021 dengan seremoni khusus," ucap dia.

Berdasarkan pasal 6 Ayat (1) huruf g, terkait perjanjian kerja sama antara KPK dan BKN dalam penyelenggaraan TWK ini, maka KPK berhak untuk memanfaatkan seluruh hasil asesmen tes wawasan kebangsaan pegawai, laporan pelaksanaan kegiatan TWK dan seluruh data dan dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan TWK tanpa perlu meminta persetujuan BKN.

"Kecuali, landasan hukum, dan sertifikat asesor yang seharusnya ada sebelum TWK, dibuat backdate seperti nota kesepahaman antara BKN dan KPK dalam pelaksanaan TWK," kata Budi.

Setidaknya ada delapan poin yang diminta pegawai dalam surat terkait permohonan keterbukaan informasi TWK pegawai KPK tersebut.

Permintaan yang dikirim kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPIDP) KPK itu sebagai berikut:

1. Hasil Asesmen TWK yang meliputi Tes IMB, Tes Tertulis dan Tes Wawancara;

2. Kertas Kerja penilaian lengkap dari BKN atas hasil asesmen (untuk semua tahapan tes), yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Metodologi penilaian
b. Kriteria penilaian
c. Rekaman/ hasil wawancara
d. Analisa Assesor/ pewawancara
e. Saran dari Assesor/ pewawancara;

3. Dasar/ acuan Penentuan unsur-unsur yang diukur dalam Asesmen TWK tersebut;

4. Dasar/ acuan penentuan kriteria Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Asesmen TWK tersebut;

5. Dasar/ acuan penentuan dan penunjukan Assessor/pewawancara;

6. Data-data yang diberikan oleh KPK kepada Assessor/pewawancara, berikut alasan pemberian dan/ atau dasar hukumnya;

7. Kertas Kerja Assessor/pewawancara;

8. Berita Acara Penentuan Lulus atau Tak Lulus oleh Assessor/ Pewawancara.