Hal tersebut, menurut Huda, tercermin dari instruksi Jokowi mengenai pembelajaran tatap muka.
"Kita apresiasi opsi yang disampaikan oleh Pak Presiden. Opsi itu semakin menguatkan kita bahwa memang PTM tetap harus dilaksanakan, walaupun dalam seminggu hanya dua hari dan dua jam dalam sehari," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/6/2021).
"Kita bisa memaknai, bahwa Presiden tetap menghendaki PTM tetap harus berjalan, seperti itu," kata dia.
Presiden Jokowi meminta pembelajaran tatap muka digelar dengan ekstra hati-hati.
Ada beberapa arahan Presiden Jokowi terkait pembukaan sekolah tatap muka, salah satunya adalah PTM tidak boleh dilakukan lebih dari dua hari dalam sepekan.
Politisi PKB itu mengatakan, pernyataan Jokowi soal dua hari sekolah tatap muka dalam sepekan dinilai dapat menjadi opsi atau pilihan bagi sekolah.
Sebab, wewenang sepenuhnya terkait mekanisme pelaksanaan PTM ada di tangan sekolah.
"Jadi opsi yang didorong Pak Presiden, itu bisa menjadi opsi yang bisa diakomodir oleh sekolah-sekolah. Karena ini kan sepenuhnya jadi wewenang sekolah," ujar dia.
Ia mengatakan, hingga kini tidak ada skenario yang bersifat baku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dalam hal mekanisme terkait pelaksanaan atau jadwal PTM.
Oleh karena itu, menurut Huda, tentu sekolah-sekolah di Indonesia dapat menjadikan pernyataan Presiden Jokowi sebagai opsi ketika kelak melakukan PTM.
Kendati demikian, Huda menilai bahwa opsi dari Jokowi hampir pasti tidak berlaku di seluruh sekolah di Indonesia.
Sebab, kata dia, hingga kini sudah ada 30 persen sekolah yang telah melakukan PTM dan memberlakukan kebijakan masing-masing.
Menurut dia, 30 persen sekolah itu justru melakukan PTM penuh dalam satu pekan.
"30 persen itu full semua dalam satu minggu pembelajaran tatap muka, terutama di daerah-daerah yang zona hijau. Dan rata-rata ada di luar Pulau Jawa," ucap Huda.
Atas hal tersebut, ia berpendapat sebaiknya, sekolah-sekolah yang sudah menjalankan PTM sebaiknya melanjutkan sistem mereka sesuai dengan pertimbangan masing-masing, termasuk wilayah sekolah tersebut, apakah zona hijau, kuning, oranye, atau merah.
Sementara itu, menurut Huda opsi dua hari dalam satu pekan PTM tetap dapat dilakukan dan dipertimbangkan bagi sekolah-sekolah yang belum atau akan membuka sekolah.
"Jadi yang sudah berjalan 30 persen, tidak harus menyesuaikan, tetap saja seperti sebagaimana yang sudah dijalankan. Saran Pak Jokowi bisa menjadi opsi bagi sekolah-sekolah yang baru akan melaksanakan sekolah tatap muka," ucap dia.
Selain soal jumlah hari masuk, Presiden Jokowi mengarahkan agar pembelajaran tatap muka hanya boleh maksimal 25 persen dari total siswa.
"Ketiga, setiap hari maksimal hanya dua jam (pembelajaran). Keempat, opsi menghadirkan anak ke sekolah tetap ditentukan oleh orangtua. Kelima, semua guru sudah harus selesai divaksinasi sebelum dimulai (pembelajaran tatap muka)," ucap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin selepas rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Menkoperekonomian, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BNPB di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (7/6/2021).
https://nasional.kompas.com/read/2021/06/08/13052551/jokowi-keluarkan-instruksi-pembelajaran-tatap-muka-anggota-komisi-x-presiden