Salin Artikel

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kebijakan itu telah mengakibatkan kerumunan, salah satunya di Taman Impian Jaya Ancol.

Faldo bahkan mengatakan, Anies tidak dapat menjalankan apa yang sudah dikatakan dalam kebijakan yaitu kuota pengunjung 30 persen di tempat wisata.

"Keputusan membuka Taman Impian Jaya Ancol sudah aneh, orang kan situasi tidak boleh mudik. Pak Gubernur bolehkan masuk KTP DKI, kuota 30 persen, tahunya malah membludak. Tidak terjadi itu apa yang dikatakan Gubernur Anies," kata Faldo dalam keterangannya, Sabtu (15/5/2021).

Menurut Faldo, membuka tempat wisata pada saat pemerintah pusat melarang mudik Lebaran adalah hal yang aneh. Hal ini dinilainya sebagai kebijakan yang teledor.

Ia berpendapat, menjelang Idul Fitri, pemerintah pusat telah mencegah arus mudik untuk menghambat penyebaran Covid-19.

"Tapi kerumunan dalam bentuk lain justru dibiarkan. Intinya kan mencegah mobilitas dan kerumunan. Virus tak akan membedakan ini mudik atau wisata. Begitu ada kerumunan, virus akan leluasa," ujarnya.

Faldo mengatakan, pada saat libur Lebaran, virus akan tetap bekerja tak memandang kegiatan seseorang melakukan mudik atau berwisata.

Seharusnya, lanjut dia, Anies cukup intelektual untuk memahami antara mudik dan berwisata sama-sama berpotensi menimbulkan penyebaran virus.

"Libur lebaran, virus tetap kerja. Pak Anies tentunya cukup intelektual untuk memahami ini," ujar dia.

Atas peristiwa kerumunan di Ancol, Faldo menilai Anies tidak tegas dalam menerapkan kebijakan mencegah penyebaran Covid-19 pada masa libur Lebaran.

Ia bahkan memprediksi, atas keteledoran itu, survei pemilihan presiden (Pilpres) terhadap Anies akan menurun.

"Survei Pak Gubernur bakal makin down kalau makin banyak tidak sesuai kata dan perbuatan. Survei itu dari hasil kerja. Tidak ada orang senang pemimpin yang tidak memberikan kepastian," ucap Faldo.

Ia juga mengaku heran, lantaran Ancol yang sempat ditutup usai dinyatakan menimbulkan kerumunan, lantas dibuka kembali.

Atas hal tersebut, Faldo menilai Anies takut menghadapi protes dari satu atau dua orang tanpa memikirkan publik luas.

"Dari 30 persen, ditutup, selang berapa jam dibuka lagi. Kalau takut hadapi protes satu dua orang tanpa memikirkan publik luas. Saya yakin makin jauh Pak Anies dari medan merdeka, bahkan gubernur lagi saja berat. Kalau boleh jujur, itu pendapat saya," ucap dia.

Taman Impian Jaya Ancol sempat kembali dibuka pada Sabtu (15/5/2021) secara terbatas.

Padahal, pihak pengelola sudah menyampaikan bahwa tempat wisata itu ditutup pada Sabtu dan akan buka kembali Minggu (16/5/2021).

"Tapi yang kami beri kesempatan masuk terbatas dari waktu dan jumlahnya. Waktunya sangat terbatas nanti siap-siap kembali ke rumah karena akan general cleaning di Ancol," kata Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol Rika Lestari dalam keterangan, Sabtu.

Namun, pihak pengelola kemudian mengarahkan pengunjung yang sudah masuk ke arah luar. Ini dilakukan untuk mencegah kerumunan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/15/18035061/kritik-kerumunan-ancol-psi-nilai-survei-anies-untuk-pilpres-akan-turun

Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke