Salin Artikel

Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Hal tersebut bisa dimulai dengan kesadaran pentingnya produk halal atau halal awareness di antara masyarakat.

Tingginya halal awareness di Tanah Air terlihat dari sektor syariah yang masih dapat bertahan, utamanya bidang industri di tengah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perlambatan di berbagai sektor.

"Halal lifestyle (gaya hidup), kita ingin dorong supaya bisa berkembang lebih besar lagi, lebih pesat lagi, tidak pada fokus-fokus tertentu, tetapi semua yang memungkinkan," kata Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Kamis (6/5/2021).

Oleh karena itu, pihaknya juga ingin mendorong gaya hidup tersebut dari Kawasan Industri Halal (KIH) yang telah ditetapkan pemerintah.

KIH dibangun sebagai upaya menjadikan Indonesia pusat halal dunia sehingga perlu lebih dikembangkan lagi.

Menurut Ma'ruf, melalui KIH, industri halal Indonesia dapat dikembangkan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri.

"Industri halal ini kita ingin menjadi Indonesia bukan saja memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi juga menjadi produsen halal dunia yang bisa menjadi eksportir halal terbesar," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perlu literasi tentang pentingnya ekonomi syariah yang baik kepada masyarakat.

Utamanya menekankan bahwa pengembangan produk halal bukan saja merupakan perintah agama, namun juga sebagai upaya yang membawa kebaikan di berbagai sektor.

"Makanan halal itu good food (makanan baik), dan ternyata nonmuslim saja lebih suka makanan halal. Seperti di Australia, mereka lebih (suka mengonsumsi) daging (halal) karena lebih bersih," kata dia.

Dari sektor industri, M'aruf memastikan bahwa pemerintah akan mendorong seluruh subsektor produk halal, baik dari makanan, minuman, farmasi, maupun fashion.

Sebab, seluruh subsektor industri tersebut memiliki keunggulan dan peluangnya masing-masing sehingga harus di dorong bersamaan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/13510991/wapres-maruf-dorong-gaya-hidup-halal-di-indonesia-diperluas

Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke