Berkas Perkara Dilimpahkan ke PN Tipikor, Eks Mensos Juliari Batubara Segera Disidang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara mantan Menteri Sosial Juliari Batubara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Rabu (14/4/2021).

Selain Juliari, KPK juga melimpahkan berkas perkara dua mantan Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial yakni Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Ketiganya merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.

“Jaksa KPK Ikhsan Fernandi Z melimpahkan berkas perkara para terdakwa, yaitu Juliari Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono ke PN Tipikor Jakarta Pusat,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu.

Penahanan ketiga terdakwa itu, kata Ali, selanjutnya beralih dan menjadi kewenangan PN Tipikor.

“Selanjutnya menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim JPU,” ucap Ali.

Terpisah, Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Bambang Nurcahyo menyebut, saat ini Ketua PN Jakarta Pusat masih memilih tiga majelis hakim yang akan memimpin persidangan kasus korupsi dana bansos itu.

"Oleh Kepala PN Jakarta Pusat akan ditetapkan majelis hakim yang memeriksa Perkara Tipikor Bansos tersebut," katanya melalui pesan singkat, Rabu.

Ali menyebut, Juliari P Batubara dan Adi Wahyono akan didakwa dengan Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau, Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan, Matheus Joko Santoso akan didakwa Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“KPK mengajak masyarakat ikut mengawal persidangan yang terbuka untuk umum ini,” kata Ali.

“Mengenai jadwal persidangan akan kami informasikan lbh lanjut,” ucap dia.

Sementara itu, pemberi suap dalam kasus ini yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja yang saat ini sudah berstatus terdakwa.

Harry Van Sidabukke yang berprofesi sebagai konsultan hukum didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus sebesar Rp 1,28 miliar karena membantu penunjukan PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude (MHS) sebagai penyedia bansos sembako Covid-19 sebanyak 1.519.256 paket.

Sedangkan Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja didakwa menyuap Juliari, Adi, dan Matheus senilai Rp1,95 miliar karena menunjuk Ardian melalui PT Tigapilar Agro Utama sebagai penyedia bansos sembako tahap 9, 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115.000 paket.

Atas perbuatannya, Harry dan Ardian dikenakan Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.