Menteri PPN Harap Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ibu Kota Baru Dapat Dilaksanakan Saat Ramadhan Ini

PENAJAM, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pihaknya berharap peletakan batu pertama pembangunan ibu kota negara dapat dilaksanakan pada bulan Ramadhan tahun ini.

Harapan itu ia sampaikan saat meninjau lokasi titik Istana Negara yang rencananya berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/4/2021).

"Kita berharap di bulan Ramadhan yang suci ini, kita bisa meletakkan batu pertama untuk ibu kota negara. Itu harapan kita," kata Suharso.

Ia melanjutkan, pihaknya berharap pada bulan Ramadhan tahun ini, semua persyaratan untuk pembangunan ibu kota negara dapat terpenuhi.

Lebih lanjut, Suharso mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mempercepat proses pembangunan ibu kota negara.

"Kita punya kelompok kerja dengan semua kementerian. Kemarin ibu menteri KLHK ke sini, itu kelompok kerja yang semua diorkestrasi oleh Bappenas," ujarnya.

Dengan adanya kerja sama seluruh kementerian terkait, Suharso berharap tahun ini proses pembangunan akan berjalan lebih cepat.

"Kita berharap tahun ini. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik," tambah dia.

Kendati demikian, tambah Suharso, pembangunan ibu kota negara tetap akan menunggu proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara di DPR.

Ia menunggu Surat Presiden (Surpres) tentang ibu kota negara diturunkan ke DPR.

"Saya kira ketika itu diturunkan, pada saat yang bersamaan kita berharap itu dapat bisa dibahas dengan cepat," ucapnya.

Pantauan Kompas.com, lokasi calon ibu kota negara ini berada di lingkungan kawasan hutan tanaman industri milik PT ITCI Hutani Manunggal (IHM), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Lokasinya dapat ditempuh lebih kurang dua hingga tiga jam dari pusat kota Balikpapan.

Diberitakan, RUU Ibu Kota Negara masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkap alasan RUU Ibu Kota Negara masuk ke dalam prioritas.

Ia mengatakan, persetujuan terhadap pembahasan RUU Ibu Kota Negara itu tak lepas dari masalah pembiayaan yang terkumpul lewat lembaga investasi.

Namun, ia juga menyadari masuknya RUU Ibu Kota Negara dalam prioritas di tengah pandemi, tentu menimbulkan perdebatan di masyarakat lantaran dianggap tidak prioritas.

Hal ini karena publik menilai di masa pandemi, pemerintah dituntut untuk memfokuskan anggaran di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi.