3 Hal Ini Dinilai Jadi Masalah Utama Partai Politik

Salah satu masalah tersebut adalah transparansi partai politik yang dinilainya masih beroperasi seperti black box.

Publik, menurut Djayadi, tak tahu kegiatan dan apa saja hal yang sudah dilakukan partai politik.

"Tahu-tahu keluar keputusan menunda revisi (undang-undang) pemilu, tahu-tahu keluar keputusan mendukung undang-undang A, undang-undang B, kita enggak tahu tuh proses sebenarnya gimana di dalam itu, transparansinya enggak ada," kata Djayadi dalam diskusi yang disiarkan akun Youtube LP3ES Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Menurut Djayadi, hal itu membuat masyarakat pada akhirnya hanya dapat menerima segala keputusan atau langka politik yang diambil partai politik.

Selain soal transparansi, Djayadi juga menilai partai politik memiliki masalah terkait demokrasi di internal partai. Kondisi ini cenderung menciptakan adanya personalisasi atau oligarki di dalam partai.

"Kalau personalisasi itu terkumpulnya atau terpusatnya kekuasaan di satu orang, kalau oligarki terpusatnya kekuasaan di mungkin beberpa orang atau beberapa kelompok yang saling meniadakan satu sama lain di dalam partai politik," ujar dia.

Menurut Djayadi, hal ini menjadi persoalan karena nyatanya partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi ternyata juga tidak demokratis.

Adapun masalah utama partai politik lainnya adalah hubungan partai politik dengan masyarakat yang jauh atau lemah.

Djayadi mengatakan, salah satu indikator lemahnya hubungan antara partai politik dengan masyarakat adalah rendahnya tingkat identifikasi partai (party id) yakni 12 persen pada Januari 2021 berdasarkan survei LSI.

"Itu artinya, partai-partai yang ada sekarang tidak mampu menarik masyarakat untuk mengidentifikasikan dirinya dengan partai-partai tersebut, hampir 90 persen masyarakat merasa tidak ada kaitan dengan partai," kata dia.