Salin Artikel

Wamenhan: Kekuatan Udara Indonesia Relatif Berimbang dengan Negara di Kawasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Letjen TNI Muhammad Herindra menyebut, kekuatan udara Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan relatif berimbang.

Hal itu disampaikan Wamenhan ketika menjadi pembicara dalam "Seminar Internasional Air Power 2021" dalam rangka memperingati HUT ke-75 TNI AU secara virtual, Rabu (31/3/2021).

"Saya ingin menyampaikan perbandingan kekuatan udara negara kita Indonesia dengan beberapa negara di kawasan. Jumlah kekuatan udara relatif berimbang dengan negara di kawasan. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah kekuatan udara tersebut apakah siap untuk digunakan dalam pertempuran?" ujar Wamenhan.

Berdasarkan data yang disodorkan Wamenhan, kekuatan udara Indonesia berjumlah 252 pesawat dan Malaysia 171 pesawat.

Sementara, Singapura 223 pesawat dan Australia 436 pesawat. Dari data yang ditunjukkan Wamenhan juga memperlihatkan bahwa China mempunyai 3.068 pesawat.

Di samping itu, Herindra mengingatkan sistem pertahanan negara yang dianut Indonesia harus dijadikan acuan dalam membangun kekuatan udara.

Menurutnya, pembangunan kekuatan udara merupakan implementasi dari pembangunan pertahanan militer yang diproyeksikan terbangunnya pertahanan negara yang modern, profesional, mampu mengadopsi dan berinovasi di bidang teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian industri pertahanan serta mendorong penganggaran dan belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.

"Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2021 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020 sampai dengan tahun 2024," terang dia.

Di sisi lain, Herindra menyampaikan bahwa terdapat tiga bagian yang menjadi ancaman pertahanan negara, ancaman militer yang berupa agresi dan non-agresi. 

Kemudian, ancaman non-militer yang digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.

Serta, ancaman hibrida yang merupakan perpaduan antara ancaman militer dan ancaman non-militer.

Wamenhan mengatakan, ketiga jenis ancaman tersebut dapat dipersepsikan ke dalam dimensi waktu berupa ancaman aktual yang nyata, sedang, maupun telah terjadi.

"Kedua, ancaman potensial yakni ancaman yang belum terjadi namun sewaktu-waktu bisa terjadi dalam situasi tertentu dan bertransformasi menjadi ancaman aktual. Ancaman tersebut berupa ancaman militer, ancaman nir militer, dan ancaman hibrida," kata Wamenhan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/31/11563321/wamenhan-kekuatan-udara-indonesia-relatif-berimbang-dengan-negara-di-kawasan

Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke