Salin Artikel

Polemik Demokrat, Isu KLB di Sumut hingga Marzuki Alie Adukan AHY ke Bareskrim

Isu KLB tersebut kini terlihat bukan sekadar wacana. Isu KLB ini kemudian diungkap oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief dalam akun Twitternya @Andiarief_, Kamis (4/3/2021).

Secara detail, Andi menjelaskan bagaimana tim Partai Demokrat melakukan investigasi akan adanya dugaan KLB yang berlangsung di Sumatera Utara.

Pelaksanaan KLB, juga ditengarai akan dihadiri oleh sejumlah tokoh yakni mantan kader Partai Demokrat serta pihak eksternal partai, salah satunya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Satu mantan kader Partai Demokrat, Marzuki Alie juga sudah memastikan dirinya bakal hadir dalam KLB tersebut setelah mendapat undangan Kamis sore.

KLB di Sumatera Utara

Andi Arief menduga kuat, KLB akan dilakukan di Sumatera Utara, pada Kamis (4/3/2021) hingga Sabtu (6/3/2021).

Dalam dugaannya, ia juga menyebut berdasarkan laporan tim Partai Demokrat, Moeldoko dan sejumlah mantan kader Partai Demokrat-lah yang akan menggelar KLB tersebut.

Dugaan itu, disimpulkan berdasarkan temuan investigasi tim Partai Demokrat mengenai adanya sejumlah nama, salah satunya Moeldoko yang memesan kamar di hotel di Deli Serdang.

"Ini bukan desas-desus Pak Moeldoko dan sebagian kader akan melakukan kudeta. Temuan tim kami terjadi di Hotel The Hill di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang," tulis Andi dalam akun Twitter.

Dia mengatakan, penemuan itu diawali kedatangan tim ke lokasi hotel. Sampai di lokasi, tim langsung meminta informasi ke resepsionis dan menanyakan terkait kegiatan mengatasnamakan Partai Demokrat.

Namun, kata dia, resepsionis menjawab tak ada kegiatan yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

"Akan tetapi yang ada kegiatan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) yang dilaksanakan selama tiga hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu," ujarnya.

Andi menduga, kegiatan yang mengatasnamakan GAMKI itu merupakan KLB yang akan digelar Moeldoko dan kawan-kawan.

GAMKI tolak dikaitkan KLB

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat GAMKI menolak dikaitkan dengan isu KLB versi Moeldoko dan kawan-kawan.

Ketua DPP GAMKI Willem Wandik menuturkan, pihaknya tak pernah melaksanakan kegiatan apapun di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, pada 4 sampai 6 Maret 2021.

Hal tersebut disampaikan Willem untuk menanggapi pernyataan Andi Arief yang menyebut nama GAMKI dipakai dalam KLB.

"Dapat kami tegaskan bahwa DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara ataupun DPC GAMKI se-Sumatera Utara tidak pernah melaksanakan kegiatan atau pertemuan apa pun di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang pada tanggal 4-6 Maret 2021," jelas Willem dalam siaran pers, Kamis.

Ia menjelaskan, GAMKI tengah membentuk tim pencari fakta untuk menelusuri pihak-pihak yang membawa nama organisasi dalam mempersiapkan pertemuan itu.

"Siapa pun orang yang terbukti mengaitkan GAMKI dalam urusan internal organisasi lainnya, kami dari DPP GAMKI akan melakukan langkah organisasi atau langkah hukum lainnya secara tegas dan terukur," ucap dia.

Marzuki Alie hadiri KLB

Sementara, mantan kader Demokrat dan juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie mengaku akan hadir dalam KLB tersebut.

Ia mengaku telah mendapat undangan untuk hadir dalam KLB yang digelar di Sumatera Utara. Namun, ia tak menjelaskan secara spesifik di mana tepatnya lokasi KLB.

"Saya baru dapat undangan sore ini untuk hadir di KLB. Karena saya sudah dipecat, tentu saya harus hadir," kata Marzuki saat dihubungi Kompas.com, Kamis sore.

Ia menyampaikan, apabila KLB tersebut memenuhi syarat, maka dirinya meminta agar keanggotaannya dipulihkan.

Diketahui, mantan Ketua DPR itu dipecat secara tidak hormat oleh Demokrat karena dianggap melanggar etika partai.

Marzuki Alie adukan AHY

Selain menanggapi isu KLB dan menyatakan akan hadir dalam acara tersebut, Marzuki Alie juga diketahui mengadukan sejumlah nama pejabat Partai Demokrat ke Bareskrim Polri, Kamis (4/3/2021). Salah satu nama yang diadukan adalah Ketua Umum AHY.

Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Marzuki Alie, Rusdiansyah saat dikonfirmasi Kompas.com.

"Lagi buat pengaduan. Pengaduan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah," kata Rusdiansyah kepada Kompas.com, Kamis.


Dia mengatakan bahwa tidak hanya AHY yang diadukan Marzuki Alie. Total lima orang yang masuk laporan ke Bareskrim Polri.

Adapun lima orang itu terdiri dari empat pengurus Demokrat dan satu kader non-pengurus.

Namun, Rusdiansyah tak menjabarkan secara detail siapa saja nama yang dimaksud dari empat orang lain selain AHY. Ia hanya membeberkan inisialnya.

"Betul, ada lima yang diadukan di Bareskrim hari ini. Inisial saja ya. SH, HK, RN, HMP, dan AHY," ujar dia.

Demokrat tak gentar

Menanggapi langkah yang diambil Marzuki Alie, Demokrat pun angkat suara dan menyatakan tak gentar dengan hal tersebut.

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya tidak gentar menghadapi laporan yang dilayangkan mantan Sekjen Demokrat terhadap sejumlah kader Demokrat, termasuk Ketum AHY.

"Tentang rencana pelaporan Marzuki Alie terhadap elit-elit demokrat, itu hak hukum beliau. Kami dan segenap kader tak gentar dan siap menghadapi para penghianat yang tak tau diuntung Partai Demokrat dan Pak SBY," kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis.

Ia menegaskan, pemecatan kader yang terlibat upaya kudeta internal Demokrat sudah sesuai dengan mekanisme organisasi.

Dirinya mengklaim, Partai Demokrat memiliki alat bukti yang kuat bahwa para mantan kader itu terlibat upaya penggembosan partai dengan melibatkan pihak luar yaitu Moeldoko.

"Ini murni sebagai praktek 'pelacuran' kader dan para mantan kader yang terobsesi kekuasaan di satu sisi dan praktek mempertontonkan arogansi kekuasaan di sisi lainnya dimana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk pemenuhan syahwat politiknya pada 2024 nanti," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/05/13525601/polemik-demokrat-isu-klb-di-sumut-hingga-marzuki-alie-adukan-ahy-ke

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke