Salin Artikel

Arab Saudi Larang Penerbangan dari 20 Negara, Kemenag Minta Masyarakat Bersabar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan, Kementrian Agama menghormati keputusan Arab Saudi yang melarang sementara penerbangan dari 20 negara, termasuk Indonesia.

Hal itu menyusul informasi dari Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh yang menyebut Arab Saudi melakukan kebijakan ini terkait kondisi pandemi Covid-19.

"Kita tentu menghormati dan menghargai kebijakan tersebut semata-mata untuk menjaga keselamatan semua pihak, termasuk pencegahan dan pengendalian penyebaran covid 19," sebut Arfi melalui pesan singkat pada Kompas.com, Rabu (3/3/2021).

Lebih lanjut, ia pun meminta masyarakat Indonesia untuk bersabar menghadapi situasi ini.

Selain itu, Arfi juga mengimbau, masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan agar kondisi pandemi segera membaik.

"Mohon sabar dan keikhlasan terhadap keputusan yang ditetapkan serta tetap disiplin dalam mematuhi ptotokol kesehatan agar kondisi semakin membaik," katanya.

Adapun diketahui selain Indonesia, Arab Saudi juga melarang penerbangan dari Argentina, Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Irlandia dan Italia.

Arab Saudi juga melarang penerbangan dari Pakistan, Brazil, Portugal, Inggris, Turki, Afrika Selatan, Swedia, Switzerland, Prancis, Lebanon, Mesir, India, dan Jepang.

Belum dapat dipastikan sampai kapan kebijakan pelarangan sementara itu akan diterapkan oleh Saudi.

Sebelumnya pada Desember 2020, Arab Saudi juga pernah melakukan penutupan penerbangan ke negaranya.

Namun penerbangan kembali dibuka pada 3 Januari 2021 lalu dalam surat edaran yang dikeluarkan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi (GAXA) No.4/36252.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/13214291/arab-saudi-larang-penerbangan-dari-20-negara-kemenag-minta-masyarakat

Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke