Menag Bentuk Tim Manajemen Krisis Haji, Mulai Bekerja Hari Ini

Tim manajemen krisis haji itu bertugas melakukan analisis dan merumuskan skema dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji.

"Mengingat saat ini wabah Covid-19, Kemenag membentuk tim manajemen krisis haji. Tadi pagi saya resmikan dalam rangka mempersiapkan rencana mitigasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021," kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (19/1/2021).

Selain itu, Yaqut mengatakan Kemenag terus berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan kuota haji 2021.

Kemenag juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pengadaan vaksin Covid-19 untuk para jemaah haji, jemaah umrah, dan petugas haji.

Khusus untuk jemaah haji dan petugas haji, Yaqut mengatakan jumlahnya yaitu 257.540 orang.

Rinciannya, jemaah haji reguler dan khusus 221.000 orang, petugas kloter dan nonkloter 4.200 orang, petugas haji di seluruh Indonesia 3.400 orang, pembimbing haji 18.000 orang, serta panitia dan pembimbing manasik 10.940 orang.

"Terkait jumlah vaksinasi, kami sangat berharap nanti Kemenkes bisa memberikan alokasi dua kali pemberian vaksin untuk 257.540 orang," ujarnya.

Sementara itu, Kemenag sudah menyiapkan tiga skenario keberangkatan haji tahun 2021.

Ketiga opsi tersebut sama dengan opsi yang disiapkan Kemenag untuk keberangkatan jemaah haji tahun 2020. Pada 2020, jemaah haji seluruhnya batal diberangkatkan.

"Kami menyiapkan tiga opsi. Pertama, kuota penuh. Kedua, kuota terbatas. Ketiga, tidak memberangkatkan jemaah haji," kata Yaqut.

Untuk 2021, Yaqut mengatakan, pemerintah tetap bekerja menyiapkan opsi pertama, yaitu jemaah haji berangkat dengan kuota penuh.

"Tetap bekerja menyiapkan opsi pertama dengan asumsi kuota penuh. Kami berharap wabah segera berakhir sehingga penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah bisa berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.

Ia pun mengatakan, menurut rencana, jemaah haji yang akan berangkat di 2021 ini yaitu mereka yang berhak berangkat pada 2020 dan tidak melakukan pembatalan keberangkatan haji.

"Yang diberangkatkan adalah jemaah haji yang berhak berangkat tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang telah melunasi Bipih atau yang belum sempat melunasi Bipih serta tidak melakukan pembatalan hajinya," ujar Yaqut.