Bima Arya Sebut Bogor Targetkan 160.000 Warga Usia Produktif untuk Divaksin Covid-19

Dua puluh persen penduduk berusia aktif akan jadi yang pertama menerima vaksin.

"Kami tetapkan target prioritasnya. Untuk di tahap awal, sepertinya tidak semuanya, hanya 20 persen saja dari jumlah usia produktif total yaitu 650.000 orang menjadi 160.000," kata Bima dalam Seminar Daring Nasional bertajuk "Vaksinasi Covid-19 Negara dan Rakyat Siap?" Jumat (18/12/2020).

Lanjut dia, dari 160.000 warga tersebut kemudian mengerucut kembali target prioritas penerima vaksin.

Muncul kemudian beberapa pihak yang menjadi prioritas di antaranya pelayan publik yaitu aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri. Ketiganya masuk dalam kategori pertama penerima vaksin.

"Kategori kedua adalah para pendidik. Karena kita asumsikan bahwa nanti sekolah tatap muka sudah bisa mulai. Makanya kita prioritaskan tenaga pendidik," ujarnya.

Kategori ketiga yaitu para tenaga medis dan kesehatan. Bima menyebut, tiga kategori tersebut jumlah totalnya 160.000 warga.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa dari kategori-kategori penerima vaksin tahap pertama itu akan diseleksi kembali.

"Karena akan ada ketentuan seperti misalnya, yang punya komorbid tidak boleh ikut divaksin. Atau alumni Covid-19 tidak juga diprioritaskan. Alumni Covid-19 seperti saya ya ini tidak diprioritaskan," jelas dia.

Saat ini, ia menegaskan bahwa dinas kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19 Bogor tengah mendata usia produktif yang memiliki komorbid.

Sehingga nantinya warga usia produktif tersebut akan dipisah untuk tidak diprioritaskan menerima vaksin tahap pertama.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, keamanan vaksin Covid-19 saat ini tengah dikaji Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM).

Bersamaan dengan itu, kehalalan vaksin juga sedang dipastikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Pemerintah saat ini masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Badan POM dan MUI," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (17/12/2020).

Menurut Wiku, seandainya hasil kajian membuktikan bahwa vaksin Covid-19 benar-benar aman dan efektif, BPOM akan mengeluarkan emergency use authorization atau otorisasi penggunaan darurat.

Kemudian, jika vaksin terbukti halal, MUI akan menerbitkan sertifikasi kehalalan vaksin.

Wiku menyebut, pemerintah tak ingin terburu-buru dalam menyelenggarakan program vaksinasi ini. Paling penting, vaksin aman dan efektif untuk digunakan.