Salin Artikel

Wapres: Informasi Kredibel dan Tepercaya Kian Dibutuhkan Saat Pandemi

Ia juga menyebutkan, pandemi Covid-19 merupakan sebuah peristiwa yang belum pernah dialami setiap bangsa di mana pun dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, kata dia, peran jurnalisme sangat dibutuhkan saat pandemi melanda.

"Informasi kredibel dan tepercaya tentu semakin dibutuhkan. Untuk menjamin arus informasi yang bebas dari penyalahgunaan informasi seperti mis-informasi, disinformasi," kata Ma'ruf dalam diskusi virtual bertajuk "Wartawan sebagai Agen Perubahan Perilaku untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19", Senin (14/12/2020).

Demi terselenggaranya informasi yang kredibel, Ma'ruf menyampaikan bahwa pemerintah mengadakan program Fellowship Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP).

Ia menjelaskan, Pemerintah bekerja sama dengan Dewan Pers dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajak para jurnalis menjadi garda terdepan menciptakan pemberitaan yang mampu mengubah perilaku masyarakat di masa pandemi.

"Pemerintah sadar bahwa agar akhir dari pandemi ini segera terwujud, dibutuhkan upaya perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Makanya saya setuju kerja sama ini dilanjutkan," ujarnya.

Adapun perubahan perilaku yang dimaksud yaitu mengarah ke perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Ma'ruf menambahkan, perubahan perilaku ini bukan hanya dilakukan sementara waktu, melainkan dapat menjadi budaya.

"Diharapkan hal ini dapat menjadi gaya hidup baru masyarakat Indonesia seterusnya. Di sinilah peranan penting insan pers, terutama dalam mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif, informatif, akurat dan komprehensif dalam menggambarkan fenomena Covid-19 dan berbagai dampaknya," terang dia.

Sehingga, tambah dia, masyarakat dapat memahami cara-cara melindungi diri, keluarga dan lingkungannya secara tepat.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh juga menyampaikan pesan kepada para jurnalis agar menerapkan empat perubahan perilaku.

Perubahan yang pertama yaitu selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku baik saat meliput maupun di luar peliputan.

"Kedua, harus terus kita tingkatkan kualitas kesehatan kita, imunitas kita. Ketiga, harus terus menerus kita kuatkan, tingkatkan doa kita ke Tuhan Yang Maha Esa," jelasnya.

Keempat, kata dia, wartawan perlu terus memperkuat solidaritas yaitu saling memberi dan berbagi kepada sesama.

Dengan kata lain, menurutnya setiap pribadi jurnalis harus melakukan tranformasi dari saya menjadi kami, kemudian kami menjadi kita.

"Yang kita bangun adalah kekitaan, kebersamaan di antara kita, untuk menghadapi satu persoalan yang sungguh sangat berat, yang semua lini kena. Maka tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bersama-sama untuk bertekad menyelesaikannya," ucap Nuh.

https://nasional.kompas.com/read/2020/12/14/15254041/wapres-informasi-kredibel-dan-tepercaya-kian-dibutuhkan-saat-pandemi

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke