Pengamat: Jokowi Akan Sulit Ambil Keputusan Strategis jika Posisi Menteri Dibiarkan Kosong

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun berharap Presiden Joko Widodo tidak terlalu lama membiarkan kekosongan dua kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Rico, hal itu akan menyulitkan Jokowi dalam mengambil keputusan strategis.

"Tentu kalau berlama-lama pasti kurang baik, karena sulit mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya strategis," ujar Rico saat dihubungi, Selasa (8/12/2020).

Dua kursi menteri yang saat ini kosong yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial. Kekosongan terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo dan juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Hingga saat ini, Jokowi belum menunjuk pengganti mereka. Untuk sementara, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim.

Sedangkan, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas Mensos.

Rico mengatakan, penetapan tersangka terhadap dua menteri itu menambah daftar pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi.

Adapula soal penanganan pandemi Covid-19 dan kasus bentrok antara polisi dan simpatisan pemimpin FPI Rizieq Shihab yang menyebabkan enam orang tewas.

"Ini semua kalau tidak dikelola dengan baik ujungnya adalah krisis politik dan sosial," kata dia.

Terkait posisi menteri, Rico mengatakan presiden harus bersikap adil agar situasi politik tetap terjaga. Menurutnya, pengganti Edhy dan Juliari harus memiliki latar belakang yang sama, baik dari partai politik maupun profesional.

"Di luar pertimbangan kompetensi, pilihannya harus dua posisi yang ditinggal sama-sama profesional atau sama-sama dari parpol. Jadi parpol dapat atau tidak sama sekali," ucap Rico.