Salin Artikel

Kontras Unggah Video Kompilasi Dugaan Kekerasan Aparat Atasi Demonstrasi, Polri Sebut Tendensius

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menilai, video tersebut mendiskreditkan institusi kepolisian.

"Mohon maaf kalau video itu memang ada oknum yang sangat tendensius sekali terkait dengan Polri, apa maksudnya, kami tidak tahu," kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2020).

"Tapi yang jelas dia memotong-motong kegiatan demo yang ujung-ujungnya mendiskreditkan Polri, karena di situ adalah tindakan represif yang dilakukan Polri saat pelaksanaan demo," ujar dia.

Awi menuturkan, kronologi kejadian yang sebenarnya tidak seperti yang ditampilkan pada video.

Ia mengklaim, ada proses yang terjadi hingga polisi melakukan tindakan represif seperti memiting, menarik pedemo. Menurut dia, ada penyebab yang mendasari polisi melakukan tindakan tersebut.

"Di lapangan terjadi aksi lempar-lemparan, dorong-dorongan, terjadi anarkistis, sehingga polisi (berupaya) untuk jangan sampai nanti polisi dan si pelaku saat ditangkap terkena lemparan dari massa sehingga segera ditarik, diangkat," ucap dia.

Adapun, dalam video yang diunggah di akun Twitter Kontras, disebutkan merupakan rekaman aksi menolak UU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020.

Kontras menyebutkan video itu direkam oleh publik dan terdapat 100 dokumentasi yang didapat dari berbagai titik.

Bahan masukan

Awi mengatakan, Polri sudah memiliki prosedur dalan menangani massa.

Video itu pun akan dijadikan bahan evaluasi oleh Polri terkait pengamanan aksi demonstrasi.

"Hal tersebut juga menjadi bahan masukan kepada kepolisian untuk dijadikan evaluasi ke depan. Pengamanan, batas SOP itu harus betul-betul dipahami oleh rekan-rekan Kepolisian di lapangan," tutur Awi.

Menurut dia, Divisi Profesi dan Pengamanan (Polri) akan selalu mengawasi anggota.

Apabila terjadi pelanggaran oleh anggota, polisi akan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/09305261/kontras-unggah-video-kompilasi-dugaan-kekerasan-aparat-atasi-demonstrasi

Terkini Lainnya

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke