Anggota Komisi I: Klaim Trump Menang Pilpres AS Dapat Timbulkan Ketegangan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengatakan, klaim dini Presiden Donald Trump memenangkan Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) dapat menimbulkan ketegangan politik.

Apalagi, menurut Willy, klaim itu dibarengi dengan tudingan bahwa ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres AS.

"Klaim kemenangan yang terlalu dini dari seorang kandidat akan membuat ketegangan politik. Semestinya Trump tetap bersandar pada aturan-aturan yang telah ditetapkan," kata Willy dalam keterangan pers, Kamis (5/11/2020).

Willy mengatakan, klaim kemenangan Trump ini melanggar tradisi Pilpres AS. Trump diketahui berjanji akan membawa proses pemilu ini ke Mahkamah Agung AS.

"Trump mempermasalahkan penghitungan suara yang berasal dari surat suara yang dikirim melalui pos. Padahal pengadilan AS sendiri sudah memerintahkan untuk memastikan legalitas surat suara pos dan menghitungnya secara hati-hati sesuai aturan. Klaim kemenangan terlalu dini ini melanggar kebiasaan, dan bisa bahaya," tutur Willy.

Politisi Partai Nasdem itu berpendapat sikap Trump sangat ceroboh. Selain itu, Willy menilai Trump juga seolah tidak mampu menerima hasil pilihan rakyat AS.

"Klaim Trump adalah langkah politik spontan yang melihat dinamika hasil pilpres berkebalikan dari harapannya. Namun sebagai negarawan tindakan demikian akan membuat keresahan," ucapnya.

Saat ini penghitungan suara belum selesai. Trump dan capres Partai Demokrat Joe Biden bersaing ketat untuk mendapatkan 270 dari 538 electoral college untuk duduk di kursi kepresidenan.

Willy menegaskan Indonesia akan menghormati apapun hasil Pilpres AS. Menurutnya, hasil Pilpres AS tidak akan berdampak langsung terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.

Namun, ia berharap kerja sama Indonesia-AS dapat terus dibangun atas dasar saling menghormati dan kemanfaatan bersama.

"Sebagai bangsa berdaulat, Indonesia tentu tidak terpengaruh dengan apapun hasil pemilu di Amerika. Landasan politik luar negeri yang bebas aktif sudah sangat cukup untuk menjadi dasar bagi kita untuk membangun atau tidak membangun kerja sama dengan negara lain," kata Willy.