Jaksa Agung Diminta Tak Ajukan Banding Atas Putusan PTUN

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari meminta, Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

PTUN Jakarta sebelumnya memutuskan bahwa pernyataan Jaksa Agung terkait peristiwa Semanggi I dan II sebagai perbuatan melawan hukum.

"Saya berharap agar Jaksa Agung dapat menerima Putusan tersebut dan tidak melakukan banding. Jalankan saja perintah pengadilan yang termaktub dalam amar putusan tersebut," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (4/11/2020).

Seperti diketahui, amar putusan PTUN Jakarta memerintahkan Jaksa Agung membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya.

Menurut Taufik, melaksanakan putusan PTUN tersebut adalah langkah terbaik yang seharusnya dilakukan Jaksa Agung.

Sebab, selain menunjukkan bentuk komitmen negara untuk menuntaskan pelanggaran HAM, sikap tersebut menjadi contoh bahwa negara patuh pada putusan pengadilan.

"Terlebih jika dipandang pelaksanaan putusan tersebut untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Taufik mengatakan, saat rapat kerja Komisi III dengan Jaksa Agung pada 20 Januari 2020, Jaksa Agung telah menyatakan keinginannya untuk menuntaskan kasus Semanggi I dan II meski terdapat kendala terkait kelengkapan bukti.

Oleh karenanya, ia menilai, mestinya tidak ada halangan yang memberatkan Jaksa Agung untuk melaksanakan amar putusan PTUN tersebut.

"Saya akan kawal Putusan PTUN ini dalam kerja Komisi III dengan Jaksa Agung berikutnya. Semoga kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa ditindaklanjuti dan korban dapat dipenuhi hak-haknya atas keadilan," pungkasnya.

Diberitakan, PTUN Jakarta mengabulkan gugatan keluarga korban Tragedi Semanggi I dan II terhadap Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Majelis hakim menyatakan pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi I dan II sebagai perbuatan melawan hukum.

“Adalah perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan,” demikian bunyi putusan dalam dokumen yang diunggah le laman Mahkamah Agung, Rabu (4/11/2020).

Selain itu, majelis hakim juga mewajibkan Jaksa Agung membuat pernyataan terkait penanganan kasus Semanggi I dan II sesuai keadaan sebenarnya dalam rapat dengan Komisi III DPR berikutnya.

Terakhir, majelis hakim menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000.

Adapun pihak keluarga korban yang melayangkan gugatan yaitu Maria Katarina Sumarsih, ibunda almarhum Bernardinus Realino Norma Irmawan, dan Ho Kim Ngo, ibunda almarhum Yap Yun Hap.

Gugatan dengan nomor perkara 99/G/TF/2020/ PTUN.JKT tersebut didaftarkan oleh pemohon pada 12 Mei 2020.