Hal itu diungkapkannya guna merespon hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia (IPI).
"Perdebatan dilakukan atau tidak dilakukan Pilkada dan seterusnya itu memang membuat kebingungan juga di masyarakat," ujar Hinca dalam konferensi pers virtual temuan survei IPI, Minggu (25/10/2020).
Hinca menganggap, adanya perdebatan tersebut justru membuat kualitas demokrasi itu menjadi resesi atau lesu.
Sebab, kata dia, hampir semua kota dan kabupaten di Indonesia sudah melakukan Pilkada dan itu terselenggara berulang kali.
"Jadi dia mengerti betul di mindset-nya bahwa demokrasi itu soal ramai, soal bebas menyampaikan pandangan dan pendapatnya, soal relaks untuk lepas memasang atribut-atribut demokrasi dan juga soal pertemuan yang begitu intens," terang dia.
Dalam survei IPI, dari daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020, 47,9 persen responden menginginkan Pilkada Serentak 2020 ditunda.
Kemudian 46,3 persen responden tetap menginginkan supaya Pilkada Serentak 2020 tidak ditunda dan 5,8 persen responden lainnya tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ).
Sementara itu, 53,3 persen responden yang berasal dari wilayah yang tak menggelar Pilkada Serentak 2020 menginginkan pesta demokrasi tahun ini ditunda karena Covid-19 belum terkendali.
Sebanyak 39,4 responden minta tidak ditunda dan 7,3 persen responden lainnya TT/TJ.
Adapun survei ini dilaksanakan 24-30 September 2020 terhadap 1.200 responden yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara, margin of error kurang lebih 2,9 pada tingkat kepercayaan 95 persen.
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/26/05403981/hinca-perdebatan-pilkada-ditunda-atau-tidak-bikin-masyarakat-bingung