Salin Artikel

Pemerintah Diminta Segera Sosialisasi Program Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Sosesatyo meminta pemerintah menyosialisasikan program vaksinasi Covid-19 sedini mungkin. Hal itu diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya vaksinasi Covid-19. 

"Kami mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, untuk menyosialisasikan program pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2022," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2020).

Bambang meminta Kementerian Kesehatan dapat menyelesaikan penyusunan road map pemberian vaksin Covid-19 dalam pekan ini.

Kemudian, ia menekankan bahwa pemerintah harus dapat memastikan agar seluruh masyarakat mendapatkan vaksin Covid-19, khususnya masyarakat yang kurang mampu dan rentan tertular.

Ia pun mengingatkan pemerintah agar memastikan perusahaan farmasi yang sudah mendapat kepercayaan untuk memproduksi vaksin covid-19 yaitu Cansino, Sinovac, dan Sinopharm, segera mempersiapkan seluruh vaksin Covid-19.

Pasalnya, pemerintah telah menargetkan vaksinasi sebanyak 160 juta orang hingga akhir 2021.

"Dan sebelum vaksin tersebut tersedia, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama tenaga kesehatan harus tetap melakukan peningkatan upaya 3T, yaitu test, tracing, dan treatment kepada masyarakat," ucap politisi Golkar itu.

Pemerintah memastikan bahwa vaksin Covid-19 untuk penggunaan di Indonesia telah siap pada November 2020.

Saat ini, pemerintah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga produsen yaitu, Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Ketiga perusahaan itu telah sepakat menyediakan vaksin untuk Indonesia pada November 2020.

Hal ini sebagaimana dilansir dari siaran pers di laman Kemenkomarives pada Senin (12/10/2020).

Adapun jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.

Untuk tahun 2020, Cansino menyanggupi ketersediaan 100.000 dosis vaksin (single dose) pada bulan November. Selanjutnya, 15-20 juta dosis vaksin untuk tahun 2021.

G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini. Dari jumlah itu, sekitar 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Sementara itu, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020.

Sinovac berkomitmen mengirim 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Sementara itu, untuk 2021 mendatang, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose).

Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan 1 dosis vaksinasi, sedangkan dual dose membutuhkan 2 kali vaksinasi untuk satu orang.

Vaksin dari ketiga perusahaan tersebut kini sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ketiga dan dalam proses mendapatkan emergency use authorization (EUA) di sejumlah negara.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/13/22282851/pemerintah-diminta-segera-sosialisasi-program-vaksinasi-covid-19

Terkini Lainnya

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke