Salin Artikel

Bentuk Panja, Komisi I dan Pemerintah Segera Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Komisi I bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate. Sembilan fraksi DPR setuju RUU PDP segera dibahas.

"Setelah kita mendengarkan pandangan fraksi terhadap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi maka dapat kita simpulkan bahwa fraksi-fraksi di DPR RI menyetujui untuk membahas RUU tentang Perlindungan Data Pribadi bersama-sama dengan pemerintah pada hari ini dengan berbagai catatan sebagaimana yang telah disampaikan," kata Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Menkominfo Johnny G Plate menyatakan, RUU PDP dapat memberikan jaminan rasa aman kepada publik dalam penggunaan berbagai aplikasi digital atau media sosial.

Menurutnya, RUU PDP merupakan jawaban terhadap isu peretasan dan penyalahgunaan data pribadi yang saat ini marak terjadi.

"Insiden peretasan dan serangan siber yang semakin masif serta penggunaan data pribadi masyarakat Indonesia dengan tanpa izin yang semakin marak terjadi belakangan ini semakin memperkuat kebutuhan perlindungan data pribadi," kata Johnny.

"Oleh karena itu pemerintah berharap dapat bersama-sama DPR RI untuk segera tancap gas menyelesaikan RUU Perlindangan Data Pribadi," tutur politisi Partai Nasdem itu.

Selanjutnya, Komisi I DPR pun sepakat membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU PDP.

Nama-nama yang terlibat dalam Panja RUU PDP adalah sebagai berikut.

Pimpinan: Meutya Hafid (F-Golkar), Utut Adianto (F-PDIP), Bambang Kristiono (F-Gerindra), Teuku Rifky (F-Demokrat), Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)

Fraksi PDI-P: Dede Indra Permana, Charles Honoris, Junico B.P. Siahaan, TB Hasanuddin, Sturman Panjaitan

Fraksi Golkar: Bobby Adhityo Rizaldi, Loedwijk F Paulus, Bambang Heri Purnomo, Christina Aryani

Fraksi Gerindra: Sugiono, Yan Permenas Mandenas, Rachel Maryam Sayidina 

Fraksi Nasdem: M Farhan, Kresna Dewanata Phrosakh, Willy Aditya

Fraksi PKB: Taufik R Abdullah, Saiful Basri Anshori, Abdul Kadir Karding

Fraksi Demokrat: Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Hasan Saleh

Fraksi PKS: Jazuli Juwaini, Sukamta

Fraksi PAN: Ahmad Rizki Sadig, Farah Puteri Nahlia

Fraksi PPP: Syaifullah Tamliha

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/18033961/bentuk-panja-komisi-i-dan-pemerintah-segera-bahas-ruu-perlindungan-data

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

Nasional
DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

Nasional
Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Nasional
Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar 'Dimasukkan ke Rumah Sakit' Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar "Dimasukkan ke Rumah Sakit" Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Nasional
Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Nasional
Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Nasional
Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Nasional
Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Anggota KPUD Sangihe Jelaskan Alasan Laporkan Idham Holik ke DKPP: Saya Merasa Terancam, Terintimidasi

Nasional
Artis Verrell Bramasta Gabung ke PAN

Artis Verrell Bramasta Gabung ke PAN

Nasional
Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Soal Dugaan Pemalsuan Obat Praxion Penyebab Gagal Ginjal, BPOM: Perlu Investigasi Lebih Lanjut

Nasional
Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Soal Pengumuman Koalisi dan Capres, PDI-P: Mudah-mudahan Juni

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.