Persiapan Indonesia Amankan 290 Juta Stok Vaksin Covid-19...

Tak tanggung-tanggung, pemerintah telah mendapat komitmen pengadaan vaksin Covid-19 hingga 290 juta dosis yang cukup digunakan sampai akhir 2021.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020).

"Tadi saya dapat laporan dari Bu Menlu, Pak Menteri BUMN, sampai akhir 2021 kita sudah kurang lebih mendapatkan komitmen 290 juta (dosis vaksin). Sebuah jumlah yang sangat besar sekali," kata Jokowi.

Ia mengklaim Indonesia menjadi negara yang paling siap dalam menyediakan vaksin untuk warganya di ASEAN.

Sebab, Jokowi melihat negara lain baru mendapat komitmen produksi vaksin Covid-19 sebanyak 1-2 juta dosis.

Dengan demikian, Jokowi menambahkan, penanganan Covid-19 yang dilakukan Indonesia sudah di jalur yang benar.

Ia berharap hal tersebut didukung komunikasi publik yang baik sehingga aktivitas ekonomi.bisa berangsur normal.

"Saya kira ini berita sangat bagus. Kita harapkan dengan perbaikan komunikasi yang baik, confidence market betul bisa kita berikan pada mereka. Jadi yang mengenai pengadaan vaksin saya kira tadi disampaikan oleh Bu Menlu, Pak Erick (Thohir) nanti tolong diulang lagi," kata Jokowi.

Presiden semakin optimistis Indonesia bakal mendapat stok vaksin Covid-19 yang mencukupi lantaran hingga akhir 2020 sudah mendapat komitmen pengadaan 20-30 juta dosis vaksin.

Karena itu ia berencana menjual vaksin ke negara lain bila stok di dalam negeri berlimpah

"Sehingga nanti jika vaksin merah putih ketemu, kita bisa produksi lebih banyak kalau memang apa yang kita miliki berlebih, dari yang ingin kita gunakan, ya enggak apa-apa dijual ke negara lain," ucap Jokowi.

Kerja sama dengan Sinovac

Upaya mengamankan vaksin dilakukan atas kerja sama antara Indonesia melalui PT Bio Farma dengan perusahaan medis asal China, Sinovac pada Kamis (20/8/2020).

Penandatangan itu disaksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir dalam kunjungannya di Sanya, Hainan, China.

"Kami berdua menyaksikan penandatanganan perjanjian antara Bio Farma dan Sinovac untuk memperkuat kerja sama vaksin, ada dua dokumen yang ditandatangani antara Sinovac dan Bio Farma," kata Retno dalam konferensi pers, Kamis.

Dokumen pertama adalah "Preliminary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Product of Covid-19 Vaccine" yang menyepakati komitmen ketersediaan suplai vaksin hingga 40 juta dosis vaksin.

"Menyepakati komitmen ketersediaan suplai bulk vaccine hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021," kata Retno.

Dokumen kedua yang ditandatangani Sinovac dan Bio Farma adalah MoU untuk komitmen kapasitas bulk vaccine 2021.

"Di mana Sinovac akan memberi prioritas kepada Bio Farma untuk suplai bulk vaccine setelah 2021 hingga akhir tahun 2021. Ini adalah kerja sama yang cukup panjang antara Bio Farma dan Sinovac," kata Retno.

Sementara itu, Erick menyatakan kerja sama itu tidak hanya transaksi ekonomi, melainkan juga transfer teknologi dan pengetahuan antara Sinovac dan Bio Farma.

"Dalam kunjungan ini kita juga ingin memastikan transformasi daripada industri kesehatan kita, di mana Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac adalah sebuah kerja sama yang win-win, menang-menang," kata Erick yang juga Menteri BUMN tersebut.

Erick berharap, dengan kerja sama tersebut, penyaluran bahan baku vaksin dari Sinovac akan dimulai pada November 2020 dan imunisasi massal akan dimulai pada awal 2021 mendatang.

"Ini yang saya harapkan bahwa kita semua agar bisa segera bangkit dari Covid-19 sesuai dengan timeline yang sudah dipastikan Ibu Menlu tadi, bagaimana imunisasi massal buat bangsa Indonesia bisa segera awal tahun depan," kata Erick.

Antisipasi

Melihat kerja sama dan langkah yang diambil pemerintah Indonesia terkait keputusan impor vaksin tersebut, pakar epidemiologi Dicky Budiman menyebutnya sebagai satu langkah yang positif.

Namun, Dicky menyebutkan, pengamanan vaksin ini akan lebih baik jika dilakukan pemerintah ke lebih dari satu pemasok.

Hal ini untuk mengantisipasi apabila calon vaksin dari satu produsen ternyata belum dinyatakan berhasil.

"Harus ada diversifikasi untuk meningkatkan peluang, adapun jumlahnya bisa ditentukan pemerintah sesuai analisis kebutuhan berdasar kajian dan rencana. Sembari memastikan adanya klausul transfer of knowledge dan teknologi sehingga kita diuntungkan," kata dia.

Diversifikasi bisa dilakukan dengan pengembang calon vaksin dari negara lain, misalnya Inggris, Korea Selatan, dan Australia.

"Saya melihat pilihannya ada pada vaksin dari China, UK, USA, Korea, dan Australia," sebut Dicky.

Dicky menekankan, adanya vaksin atau obat ini hanya salah satu strategi untuk mengatasi pandemi. Masih ada hal lain yang harus dilakukan, untuk benar-benar terhindar dari paparan virus tersebut.

"Tetap harus dipahami bahwa strategi penyelesaian pandemi dengan karakter seperti Covid-19 ini tidak bisa hanya mengandalkan vaksin dan obat saja. Namun tetap harus menjaga optimalisasi program testing, tracing, isolasi, dan perubahan perilaku," kata dia.