Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Menurut Taufik, RUU PKS yang semula merupakan usul inisitaif Fraksi Partai Nasdem di Prolegnas Prioritas 2020 pada perjalanannya diubah menjadi usul inisiatif Komisi VIII.

Akibatnya, seluruh keputusan presentasi materi hingga pembahasan RUU dikendalikan oleh komisi. RUU PKS pun akhirnya tidak kunjung dibahas dan malah dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas.

"Yang saya lakukan adalah menyarankan untuk kembalikan sebagai usul inisiatif anggota. Saya akan lobi-lobi ke fraksi lain dan mengajak teman-teman sekalian yang selama ini mengawal untuk ikut memantau, memperbarukan naskah akademik, dan draf," kata Taufik dalam Forum Diskusi Denpasar 12, "Tarik Ulur RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", Rabu (8/7/2020).

Ia mengatakan, dukungan dari fraksi lain sangat penting demi memuluskan pembahasan RUU PKS di parlemen.

Taufik pun menyebut nama anggota Fraksi PDI-P Rieke Dyah Pitaloka dan anggota Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin yang telah menyatakan dukungan terhadap RUU PKS.

Taufik berharap mereka dapat mengonsolidasikan dukungan terhadap RUU PKS di masing-masing internal partai.

"Mau tidak mau di DPR dukungan fraksilah yang nanti akan dihitung melakukan langkah-langkah parleman terkait legislasi," ujarnya.

"Teman-teman seperti Rieke Dyah Pitaloka, Nurul Arifin, Christina Aryani yang menyatakan dukungannya terhadap RUU PKS saya harapkan di internalnya meminta dukungan fraksinya bisa ramai-ramai mengawal ini. Semakin kuat. Kalau Nasdem sendiri tentu sulit karena kita butuh dukungan fraksi lain," imbuh Taufik.

Jelang evaluasi Prolegnas Prioritas tahunan pada Oktober mendatang, Taufik pun akan berupaya agar fraksi-fraksi di DPR dapat duduk bersama membahas naskah akademik dan draf RUU PKS.

Ia mengatakan, bukan tidak mungkin ada perubahaan naskah akademik dan draf RUU PKS jika masuk kembali di Prolegnas Prioritas 2021 demi mengakomodasi berbagai pandangan yang ada.

Namun, dia memastikan semangat dan prinsip RUU PKS untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual tetap dijaga.

"Karena itu kita perbarukan apa sih yang menjadi permasalahan dan menimbulkan penolakan misalnya. Apakah ada yang bisa diakomodiasi tanpa harus mengurangi semangat dan prinsip-prinsip yang selama ini kita dorong. Jadi kita lakukan politik akomodatif, terpaksa. Supaya kita gol. Kalau tidak, sama juga nanti perdebatannya kaset yang diputar saja, lama seperti periode lalu. Jadi saya membuka ruang itu. Mencari celah-celah," kata Taufik.