Saat Komisi III DPR Gelar Rapat di Gedung KPK...

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR untuk pertama kalinya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/7/2020).

Rapat tersebut menjadi sorotan karena selama ini RDP digelar di Kompleks Parlemen. Selain itu, RDP itu juga digelar tertutup, tidak seperti biasanya yang digelar secara terbuka.

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, pihaknya sengaja memindahkan lokasi rapat agar dapat sekaligus mengecek fasilitas yang ada di Gedung Merah Putih KPK.

"Pertama karena ini gedung baru, kami di periode sekarang ini belum pernah melihat kondisi gedungnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, kemudian ruang tahanan seperti apa," kata Herman di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, sebagaimana dikutip dari Antara.

Seusai RDP dengan KPK, rombongan Komisi III sempat meninjau Rumah Tahanan Cabang KPK. Herman mengatakan, Komisi III mendapat penjelasan langsung dari Ketua KPK Firli Bahuri terkait prosedur kunjungan tahanan di tengah pandemi Covid-19.

"Tadi kami dapat penjelasan dari Ketua KPK bagaimana prosedur di era pandemi ini kunjungan dilakukan secara virtual. Kami diberikan contoh di dalam tadi," ujar Herman.

"Kami juga melihat ruang tahanan itu seperti apa dan kami sudah lihat tadi di dalamnya dan tidak bertemu dengan satu orang pun tahanan karena itu etika," kata dia menambahkan.

Sementara itu, dalam rapat yang digelar tertutup, Komisi III membahas sejumlah persoalan dengan KPK. Salah satunya soal kasus-kasus yang masih mandek di tahap penyidikan.

Menurut Herman, anggota Komisi III bertanya kepada pimpinan KPK terkait kendala yang dialami dalam mengusut sejumlah kasus tersebut.

"Terkait kasus yang jadi hambatan dan perhatian publik, saya tidak perlu sebutkan, secara umum kasus yang jadi perhatian publik kenapa terkatung-katung. Ada banyak kendala yang dijelaskan pimpinan KPK tadi terkait penghitungan kerugian negara dan lain-lain," kata Herman.

Herman mengatakan, pembahasan sejumlah kasus itulah yang membuat RDP Komisi III DPR dengan KPK kali ini digelar secara tertutup.

"Hal itu hal teknis penyidikan tidak bisa saya buka di sini. Itulah sebabnya rapat kali ini kita buat rapat tertutup karena kami ingin tanyakan banyak kasus yang jadi perhatian publik," ujar Herman.

Di samping itu, Komisi III juga mengingatkan KPK untuk mengawai penggunaan dana penanganan Covid-19.

"Jangan sampai di era pandemi yang sekarang ini situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan tetapi ada penumpang gelap yang akhirnya kebobolan dana," kata Herman.

Dinilai tidak urgen

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, tidak ada urgensi bagi Komisi III untuk mengadakan RDP dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berpendapat, hal itu justru menunjukkan bahwa KPK kini tunduk kepada DPR selaku lembaga legislatif.

"Tidak ada urgensinya mengadakan RDP di gedung KPK. Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif," kata Kurnia.

Kurnia menambahkan, RDP yang digelar tertutup juga mengindikasikan ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR dan KPK.

"Semestinya dengan menggunakan alur logika UU KPK, DPR memahami lembaga anti-rasuah itu bertanggungjawab kepada publik. Jadi, setiap persoalan yang ada di KPK, publik mempunyai hak untuk mengetahui hal tersebut," kata Kurnia.

Menanggapi pernyataan itu, Herman menyebut rapat yang digelar di Gedung KPK tidak melanggar Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurut Herman, dalam UU MD3, DPR diperbolehkan untuk mengadakan rapat baik di Gedung DPR maupun di luar Gedung DPR.

Lebih lanjut, Herman mengatakan, kunjungan Komisi III DPR ke Gedung KPK dan Rutan KPK sebagai bentuk fungsi pengawasan.

"Kami merasa perlu dalam bentuk pengawasan mengajak anggota Komisi III melihat fasilitas yang ada di KPK, kenapa? Karena fasilitas itu anggarannya juga kami yang menyetujui. Dalam fungsi itu, kami juga ingin lihat hasilnya seperti apa," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut RDP itu merupakan keinginan Komisi III yang kemudian difasilitasi KPK.

"Pemikiran kenapa dilaksanakan di KPK, mereka yang tahu. Kami ambil sisi positifnya barangkali dengan seperti ini mereka bisa melihat fasilitas kita ini pas atau tidak," ujar Nawawi.