Mendagri Minta Kepala Daerah Cairkan Anggaran Hibah Pilkada 2020

Mendagri mengingatkan, tahapan pemilihan kepala daerah serentak yang bersentuhan dengan masyarakat akan dimulai.

"Ini tahapan yang berisiko. Karena itu protokol kesehatan harus diikuti. Untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama bagi petugas penyelenggara pemilu, membutuhkan dukungan anggaran," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Rabu (24/6/2020).

Anggaran ini nantinya digunakan untuk membeli barang-barang yang harus diberikan kepada para penyelenggara, seperti masker, hand sanitizer dan sarung tangan.

Kemudian, ada pula petugas yang nanti mendatangi penduduk untuk verfikasi pemutakhiran data pemilih khusus bagi mereka yang terpapar Covid-19 maupun yang sedang menjalani karantina.

"Petugas itu harus menggunakan APD, thermometer dan lain-lain. Sehingga total kebutuhan untuk TPS tambahan dan alat-alat perlindungan dari Covid-19 baik untuk penyelenggara, pengamanan maupun para pemilih sangat butuh anggaran," jelas Tito.

Menurut Tito, total anggaran yang diajukan KPU maupun Bawaslu kepada pemerintah kurang lebih sebesar Rp 5 triliun.

Kemudian, KPU mengajukan anggaran tambahan sekitar Rp 4,7 triliun dan Bawaslu mengajukan anggaran tambahan sekitar Rp 400 miliar.

"Saya memohon kepada kepala daerah, sisa anggaran yang sudah dihibahkan dalam naskah perjanjian ini dicairkan juga kepada KPU dan Bawaslu daerah. Sehingga mereka memiliki kepastian adanya dukungan anggaran. Dengan begitu mereka bisa menggulirkan kegiatannya," tambah Tito.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 9 Desember mendatang.