Salin Artikel

Rapat dengan DPR, Firli Sebut KPK Sedang Mendalami Program Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pihaknya sedang mendalami program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR, Rabu (20/5/2020).

"KPK juga saat ini sedang mendalami terkait dengan program Kartu Prakerja yang di bawah koordinasi Menteri Perekonomian. Ini juga yang sedang kami kerjakan," kata Firli.

Program Kartu Prakerja sempat disinggung dalam rapat Komisi III DPR bersama KPK pada 29 April lalu.

Saat itu, sejumlah anggota Komisi III menyebut ada kejanggalan dalam program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah dan meminta KPK untuk mendalaminya.

Namun, Firli tak menyebutkan secara terperinci sejauh mana pendalaman yang tengah dilakukan KPK terhadap Kartu Prakerja.

Di saat bersamaan, Firli melaporkan KPK telah menugaskan sejumlah personelnya di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Selain itu, KPK juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan.

"Kami juga selalu koordinasi dengan Kmenterian Sosial, kami juga sudah melakukan kegiatan dengan Menteri Kesehatan," ucapnya.

Berikutnya, ia menyatakan KPK menaruh perhatian besar pada penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid-19.

Firli mengingatkan agar jangan sampai ada persekongkolan korupsi anggaran penanganan Covid-19.

"Dalam rangka penggunaan anggaran tidak ada persengkokolan untuk melakukan kolusi yang akhirnya terjadi korupsi," kata Firli.

Dia menuturkan KPK tidak melakukan penuntutan perdata atau pidana jika kebijakan yang diputuskan berdasarkan iktikad baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Namun, Firli mengatakan KPK memiliki sejumlah indikator penyelewenangan dan penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dapat dikenakan sanksi hukum.

Selain persekongkolan, Firli menyebutkan menerima atau memperoleh kickback.

Kemudian, ada unsur penyuapan, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Selanjutnya, tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat dan tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

"Yang terakhir adalah tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Firli.

"Kami titip kepada rekan-rekan pimpinan dan pimpinan komisi, seluruh anggota dewan lakukan pengawasan dan ingatkan apabila ada daerah daerah yang rawan yang mungkin saja kemungkinan akan terjadi korupsi," imbuhnya.

Dalam rapat, dia pun kembali mengingatkan soal tuntutan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa krisis atau bencana nasional.

Firli menyebutkan hal itu diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Mengingatkan saja sebagaimana disebutkan undang-undang 31 tahun 1999 juncto undang-undang 20 tahun 2001 Pasal 2 Ayat 2 disebutkan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam masa bencana ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata Firli.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/14005261/rapat-dengan-dpr-firli-sebut-kpk-sedang-mendalami-program-kartu-prakerja

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.