Salin Artikel

BNPB Rekomendasikan PSBB Diberlakukan di Seluruh Pulau Jawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Harmensyah merekomendasikan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa.

Sebab, penambahan kasus positif Covid-19 dan jumlah pasien yang meninggal paling banyak terjadi di Pulau Jawa.

Hal tersebut disampaikan Harmensyah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR secara virtual membahas tentang evaluasi penanggulangan Covid-19, Selasa (12/5/2020).

"Kontribusi Pulau Jawa itu memegang 70 persen kasus. Di Pulau Jawa saja meninggalnya 82 persen, sembuhnya 56 persen. Kemudian kita memang perlu pemberlakuan PSBB se-Jawa," kata Harmensyah.

Harmensyah mengatakan, pemberlakuan PSBB itu bertujuan untuk menekan kurva lonjakan Covid-19, karena belum semua daerah menerapkan PSBB.

"Jadi kami merekomendasikan daerah yang tinggi angka kasus positif terkonfirmasi, direkomendasikan melaksanakan PSBB atas dasar inisiatif daerah," ujarnya.

Lebih lanjut Harmensyah mengatakan, penerapan PSBB itu perlu didukung pemerintah pusat, TNI-Polri dan pemerintah daerah.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memastikan pengendalian virus corona di Pulau Jawa berjalan efektif.

Ia berharap, angka penyebaran virus corona di Pulau Jawa dapat menurun dalam waktu dekat.

"Terutama dalam waktu dua minggu ke depan ini. Kesempatan kita mungkin sampai Lebaran. Ini harus betul-betul kita gunakan," ujar Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, Selasa (12/5/2020).

Jokowi menyebut, 70 persen kasus positif virus corona Covid-19 ada di Pulau Jawa.

Bahkan, Jokowi mengungkapkan, angka kematian akibat virus corona di Pulau Jawa pun tertinggi dibanding wilayah lainnya.

"Berdasarkan data Gugus Tugas, 70 persen kasus positif itu ada di Pulau Jawa. 70 persen. Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82 persen juga ada di Jawa," kata Jokowi.

Kasus virus corona di Indonesia mencapai 14.265 orang hingga Senin (11/5/2020) kemarin.

Di DKI Jakarta total ada 5.276 kasus positif. Kemudian, angka penyebaran tertinggi juga terjadi di Jawa Timur dengan 1.536 kasus, Jawa Barat 1.493 kasus, dan Jawa Tengah 980 kasus, Yogyakarta 159.

https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/12193931/bnpb-rekomendasikan-psbb-diberlakukan-di-seluruh-pulau-jawa

Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke